Audit Internal Harus Diperkuat Guna Perbaiki LKPP

26-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto meminta pemerintah untuk tegas terhadap kementerian dan lembaga yang memperoleh predikat tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016. Menurutnya perlu diberikan sanksi tegas agar tahun mendatang tidak memperoleh predikat serupa.
 
 
Demikian disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, (25/07/2017). 
 
 
“Setelah mencermati LKPP 2016 dan LHP BPK, fraksi PDIP berpandangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada LKPP 2016 tetapi dalam catatannya terdapat 6 lembaga yang mendapat opini TMP. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah dalam memberikan laporannya,” ujar Adisatya.
 
 
Politisi PDIP ini meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk senantiasa memperkuat audit internal untuk memberikan pencegahan dini dalam laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK.  “Audit internal harus diperkuat untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan sebelum diperiksa BPK,” tegasnya.
 
 
Kementerian dan Lembaga yang mendapat status disclaimer atau tidak memberi pendapat oleh BPK yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.
 
 
Sementara Kementerian dan Lembaga yang mendapat wajar dengan pengecualian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. (hs,mp), foto : andri/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite
18-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan...
Banggar Sepakati Asumsi Makro 2019
17-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Setelah melalui perubahan, akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan asumsi makro dalam...
Pemerintah Harus Koreksi Asumsi Nilai Rupiah
15-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran DPR RI sebetulnya sudah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 14.500 per...
Banggar Minta Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Masuk PNBP
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Suasana Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah. Foto: Arief/Rni Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk...