Audit Internal Harus Diperkuat Guna Perbaiki LKPP

26-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto meminta pemerintah untuk tegas terhadap kementerian dan lembaga yang memperoleh predikat tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016. Menurutnya perlu diberikan sanksi tegas agar tahun mendatang tidak memperoleh predikat serupa.
 
 
Demikian disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, (25/07/2017). 
 
 
“Setelah mencermati LKPP 2016 dan LHP BPK, fraksi PDIP berpandangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada LKPP 2016 tetapi dalam catatannya terdapat 6 lembaga yang mendapat opini TMP. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah dalam memberikan laporannya,” ujar Adisatya.
 
 
Politisi PDIP ini meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk senantiasa memperkuat audit internal untuk memberikan pencegahan dini dalam laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK.  “Audit internal harus diperkuat untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan sebelum diperiksa BPK,” tegasnya.
 
 
Kementerian dan Lembaga yang mendapat status disclaimer atau tidak memberi pendapat oleh BPK yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.
 
 
Sementara Kementerian dan Lembaga yang mendapat wajar dengan pengecualian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. (hs,mp), foto : andri/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...