Audit Internal Harus Diperkuat Guna Perbaiki LKPP

26-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto meminta pemerintah untuk tegas terhadap kementerian dan lembaga yang memperoleh predikat tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016. Menurutnya perlu diberikan sanksi tegas agar tahun mendatang tidak memperoleh predikat serupa.
 
 
Demikian disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, (25/07/2017). 
 
 
“Setelah mencermati LKPP 2016 dan LHP BPK, fraksi PDIP berpandangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada LKPP 2016 tetapi dalam catatannya terdapat 6 lembaga yang mendapat opini TMP. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah dalam memberikan laporannya,” ujar Adisatya.
 
 
Politisi PDIP ini meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk senantiasa memperkuat audit internal untuk memberikan pencegahan dini dalam laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK.  “Audit internal harus diperkuat untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan sebelum diperiksa BPK,” tegasnya.
 
 
Kementerian dan Lembaga yang mendapat status disclaimer atau tidak memberi pendapat oleh BPK yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.
 
 
Sementara Kementerian dan Lembaga yang mendapat wajar dengan pengecualian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. (hs,mp), foto : andri/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Terima Konsultasi DPRD Pesisir Selatan
08-11-2018 / BADAN ANGGARAN
Staf Ahli Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Handi Risza menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Pimpinan Banggar DPRD Kabupaten...
Postur APBN 2019 Akan Dibawa Dalam Rapat Paripurna
30-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR telah menyepakati postur RAPBN 2019 untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada esok hari. Berdasarkan kesepatan yang diperoleh...
Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
23-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menilai Fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat walau rupiah mengalami pelemahan....
Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite
18-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan...