Audit Internal Harus Diperkuat Guna Perbaiki LKPP

26-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto meminta pemerintah untuk tegas terhadap kementerian dan lembaga yang memperoleh predikat tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016. Menurutnya perlu diberikan sanksi tegas agar tahun mendatang tidak memperoleh predikat serupa.
 
 
Demikian disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, (25/07/2017). 
 
 
“Setelah mencermati LKPP 2016 dan LHP BPK, fraksi PDIP berpandangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada LKPP 2016 tetapi dalam catatannya terdapat 6 lembaga yang mendapat opini TMP. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah dalam memberikan laporannya,” ujar Adisatya.
 
 
Politisi PDIP ini meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk senantiasa memperkuat audit internal untuk memberikan pencegahan dini dalam laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK.  “Audit internal harus diperkuat untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan sebelum diperiksa BPK,” tegasnya.
 
 
Kementerian dan Lembaga yang mendapat status disclaimer atau tidak memberi pendapat oleh BPK yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.
 
 
Sementara Kementerian dan Lembaga yang mendapat wajar dengan pengecualian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. (hs,mp), foto : andri/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Setujui RAPBN-P 2017
27-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Rabu, (26/07/2017) telah menyetujui RUU APBN-P 2017 untuk selanjutnya dapat dibahas pada Paripurna Kamis, tanggal...
Audit Internal Harus Diperkuat Guna Perbaiki LKPP
26-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto meminta pemerintah untuk tegas terhadap kementerian dan lembaga yang memperoleh predikat tidak...
Parlemen Cheko Konsultasi Mekanisme Anggaran ke Banggar DPR
20-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran Azis Syamsuddin menerima kunjungan delegasi Parlemen Cheko Kamis, (20/07/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kedatangan Parlemen...
Banggar Setujui Pemotongan Anggaran Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim
10-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman...