Pansus Angket KPK Pertanyakan Penanganan Kasus Nazaruddin

26-07-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mempertanyakan  penanganan KPK terhadap kasus yang menimpa Muhammad Nazaruddin.

"Didalam kasus Nazaruddin itu terdapat 162 proyek yang bermasalah namun yang ditangani oleh KPK baru lima kasus, diantaranya yang menimpa istrinya, adik-adiknya dan Nazaruddin sendiri."ungkap anggota dari Fraksi PDIP ini saat RDPU dengan Mahasiswa Universitas Trisakti dan Koalisi Rakyat Parlemen, di Gedung DPR RI, Rabu, (26/7).

Saat ini, Muhammad Nazaruddin divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Nazaruddin Merupakan salah satu terdakwa kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Sebelumnya saat RDPU dengan Pansus Hak Angket KPK, Senin malam (24/7), Mantan Karyawan Nazaruddin Yulianis juga mempertanyakan sisi pencegahan KPK yang seolah-olah tak terlihat mengantisipasi hal tersebut. Di samping soal pencegahan, Yulianis juga mempertanyakan supervisi KPK terhadap kasus-kasus Nazarudin.

Dalam paparannya di hadapan DPR RI, Yulianis menuturkan, mantan Komisioner KPK Busyro Muqqodas saat itu pernah menjanjikan untuk mensupervisi semua proyek Nazarudin, yakni sebanyak 162 proyek.
Dari angka tersebut, 5 di antaranya diproses di KPK, 15 di kepolisian dan 9 di kejaksaan. Namun, hal itu seolah tak ditindaklanjuti. (si), foto :iwan armanias/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui
03-07-2020 / PANITIA KHUSUS
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the...
Pimpinan Pansus RUU Perjanjian Hukum Timbal Balik Pidana Indonesia-Swiss Disahkan
24-06-2020 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan...
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...