Potensi Tembakau dan Kelapa Sawit Sumut Harus Dilindungi UU

26-07-2017 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang dapat menopang perekonomian nasional dengan komoditas tembakau dan perkelapasawitan. Oleh karena itu, Firman berharap dua komoditas tersebut dilindungi oleh regulasi atau undang-undang.


“Negara dalam hal ini pemerintah perlu hadir dalam memberikan jawaban agar ke depan, sektor-sektor strategis seperti tembakau dan perkelapasawitan bisa menjadi rujukan untuk menopang penerimaan negara dan hasilnya dikembalikan untuk pembangunan,” kata Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo, saat memimpin kunspek Baleg ke Sumatera Utara, Senin (24/07).


Kunjungan kerja spesifik Baleg ke Sumatera Utara dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat Sumut untuk prolegnas RUU prioritas tahun 2018.


Dalam acara ini tersebut turut hadir Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Medan yang menyoroti masalah kutipan dana dari daerah yang disetor kepada pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 


Firman pun mengungkap keberadaan BPDPKS merupakan kesalahan yang fatal."BPDPKS dalam ketentuannya, seharusnya anggarannya dikembalikan untuk petani dan re-planting, tetapi faktanya re-planting tidak mendapatkan prioritas. Dana yang sudah mencapai 17 triliun saat ini berputar-putar dan belum dikembalikan,” ungkap politisi Golkar tersebut.


Di sisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah petani saat ini telah menjadi korban, yang mana para pelaku usaha yang sekarang melakukan ekspor juga melakukan pungutan terhadap petani. 


“Akhirnya rakyat kecil mensubsidi konglomerat yang besar-besar seperti Kargill, dan lain-lain. Nah, inilah yang nanti akan diatur dalam RUU Perkelapasawitan ini,” papar politisi dapil Jateng III ini.


Baleg DPR berharap Prolegnas yang sudah dirancang ini nantinya bisa disetujui oleh semua pihak, terutama pemerintah, mengingat perkelapasawitan nasional adalah sebuah regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. (piska,mp), foto : piska/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlindungan Jadi Inti RUU Masyarakat Hukum Adat
07-12-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum agraria Prof. Dr. Maria Sumardjono. Rapat ini membahas...
RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik Diharmonisasi Baleg
21-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsespsi terhadap RUU Serah...
Baleg Harmonisasi RUU Kebidanan
16-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Supratman Andi Agtas saat memimpin rapatBadan Legislasi DPR RI dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang...
Baleg Minta Pemerintah Aktif dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....