Koalisi Rakyat Untuk Parlemen Dukung Pansus Angket KPK

27-07-2017 / PANITIA KHUSUS

 

Keberadaan Pansus Angket KPK DPR RI mendapat dukungan dari elemen masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Rakyat untuk Parlemen (Koarparlemen). Menurut Hendri Jauhari Oratmangun yang menjadi juru bicara Koarparlemen dalam acara rapat dengar pendapat dengan Pansus Angket KPK, kehadiran Koarparlemen tersebut untuk dapat ikut serta berkontribusi guna memberikan sumbangsih saran terhadap dinamika yang terjadi terkait dengan hak angket KPK.

 

“Pernyataan sikap kami dari Koarparlemen adalah mendukung Pansus Angket KPK. Karena kami merasa bahwa Pansus KPK ini merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR dan KPK sebagai lembaga perlu juga diawasi,” ucap Hendri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/07/2017).

 

Ia menyatakan, Koarparlemen terpanggil untuk meyakinkan kepada publik bahwa Koarparlemen mendukung sikap terhadap upaya pelemahan KPK, namun dalam aspek lain Koarparlemen juga harus menyampaikan secara tegas kepada publik untuk bisa mendukung keberadaan Pansus Angket KPK dalam kelembagaan DPR.

 

“Ada satu substansi mendasar yakni dalam ketatanegaraan, DPR mempunyai fungsi dan peranan yang cukup strategis, sehingga penting juga untuk kita dukung,” tandasnya.

 

Ada narasi publik yang sangat kuat terkait polemik hak angket tersebut, karena itu perlu mendapat satu perhatian yang serius, pada dasarnya semua berangkat dan semangat yang sama yakni pemberantasan korupsi.

 

“Jangan hanya terkesan mendukung adanya pelemahan KPK, dan publik digiring pada opini yang akhirnya menjustifikasi negatif terhadap semua yang dilakukan oleh Pansus Angket KPK tersebut,” ujarnya.

 

Koalisi Rakyat untuk Parlemen sendiri adalah sebuah lembaga baru yang merasa terpanggil untuk dapat lebih aktif memperhatikan berbagai dinamika yang terjadi, khususnya di parlemen.

 

“Dalam konteks fungsi, Koarparlemen berharap dapat menjadi satu lembaga pemerhati parlemen yang dapat mewakili dan menjadi corong publik untuk mengkritisi parlemen, dan juga ikut berperan menginformasikan kepada publik tentang berbagai hasil kinerja parlemen,” pungkasnya. (dep,mp) Foto : Doeh.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...
Pansus IKN Bagi Tiga Topik Besar Kajian Pemindahan Ibu Kota
25-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Zainudin Amali menjelaskan bahwa keberadaan Pansus IKN ini yang...
Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani Negara
25-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, pemindahan ibu kota negara jangan...