RUU Terorisme Harus Perhatikan HAM

27-07-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Akbar Faizal berharap, dalam unsur penyadapan yang diatur pada RUU ini, tidak mengenyampingkan Hak Asasi Manusia. Namun di sisi lain, negara juga harus melindungi hak-hak orang lain yang bisa menjadi korban.

 

Demikian dikatakannya usai rapat Pansus RUU Terorisme dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Salah satu poin yang dibahas dalam rapat terkait penyadapan yang harus mendapat persetujuan hakim pengadilan negeri apabila sudah  dua alat bukti.

 

“Yang kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana hakim yang dimintai persetujuan bisa tau bahwa penyidik sudah memiliki 2 alat bukti? Ini panjang perdebatannya,” katanya seolah bertanya.

 

Politisi F-Nasdem itu melihat, kecepatan penyadapan dan bertindak dari aparat penegak hukum, dapat menanggulangi tidak terorisme. “Kalau cepat bertindak dilakukan penyadapan dan ternyata didapatkan bahwa ada rencana tindakan selanjutnya (dari tindakan terorisme), kan bisa dicegah,” tutup politisi asal dapil Sulsel itu.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus RUU Terorisme M. Syafi’i, Pansus dan pemerintah bersepakat soal pasal 31 tentang penyadapan tanpa izin pengadilan. Pembahasan soal pasal penyadapan ini berjalan alot karena berhadapan dengan kebebasan dan hak asasi manusia yang privat. (pn,sf), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...
Pansus IKN Bagi Tiga Topik Besar Kajian Pemindahan Ibu Kota
25-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Zainudin Amali menjelaskan bahwa keberadaan Pansus IKN ini yang...
Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani Negara
25-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, pemindahan ibu kota negara jangan...