RUU Terorisme Harus Perhatikan HAM

27-07-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Akbar Faizal berharap, dalam unsur penyadapan yang diatur pada RUU ini, tidak mengenyampingkan Hak Asasi Manusia. Namun di sisi lain, negara juga harus melindungi hak-hak orang lain yang bisa menjadi korban.

 

Demikian dikatakannya usai rapat Pansus RUU Terorisme dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Salah satu poin yang dibahas dalam rapat terkait penyadapan yang harus mendapat persetujuan hakim pengadilan negeri apabila sudah  dua alat bukti.

 

“Yang kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana hakim yang dimintai persetujuan bisa tau bahwa penyidik sudah memiliki 2 alat bukti? Ini panjang perdebatannya,” katanya seolah bertanya.

 

Politisi F-Nasdem itu melihat, kecepatan penyadapan dan bertindak dari aparat penegak hukum, dapat menanggulangi tidak terorisme. “Kalau cepat bertindak dilakukan penyadapan dan ternyata didapatkan bahwa ada rencana tindakan selanjutnya (dari tindakan terorisme), kan bisa dicegah,” tutup politisi asal dapil Sulsel itu.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus RUU Terorisme M. Syafi’i, Pansus dan pemerintah bersepakat soal pasal 31 tentang penyadapan tanpa izin pengadilan. Pembahasan soal pasal penyadapan ini berjalan alot karena berhadapan dengan kebebasan dan hak asasi manusia yang privat. (pn,sf), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui
03-07-2020 / PANITIA KHUSUS
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the...
Pimpinan Pansus RUU Perjanjian Hukum Timbal Balik Pidana Indonesia-Swiss Disahkan
24-06-2020 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan...
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...