RUU Terorisme Harus Perhatikan HAM

27-07-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Akbar Faizal berharap, dalam unsur penyadapan yang diatur pada RUU ini, tidak mengenyampingkan Hak Asasi Manusia. Namun di sisi lain, negara juga harus melindungi hak-hak orang lain yang bisa menjadi korban.

 

Demikian dikatakannya usai rapat Pansus RUU Terorisme dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Salah satu poin yang dibahas dalam rapat terkait penyadapan yang harus mendapat persetujuan hakim pengadilan negeri apabila sudah  dua alat bukti.

 

“Yang kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana hakim yang dimintai persetujuan bisa tau bahwa penyidik sudah memiliki 2 alat bukti? Ini panjang perdebatannya,” katanya seolah bertanya.

 

Politisi F-Nasdem itu melihat, kecepatan penyadapan dan bertindak dari aparat penegak hukum, dapat menanggulangi tidak terorisme. “Kalau cepat bertindak dilakukan penyadapan dan ternyata didapatkan bahwa ada rencana tindakan selanjutnya (dari tindakan terorisme), kan bisa dicegah,” tutup politisi asal dapil Sulsel itu.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus RUU Terorisme M. Syafi’i, Pansus dan pemerintah bersepakat soal pasal 31 tentang penyadapan tanpa izin pengadilan. Pembahasan soal pasal penyadapan ini berjalan alot karena berhadapan dengan kebebasan dan hak asasi manusia yang privat. (pn,sf), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....