Banggar DPR Setujui RAPBN-P 2017

27-07-2017 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Rabu, (26/07/2017) telah menyetujui RUU APBN-P 2017 untuk selanjutnya dapat dibahas pada Paripurna Kamis, tanggal 27 Juli 2017.

 

Terdapat beberapa catatan dalam APBN-P 2017 termasuk mengenai pemangkasan anggaran sejumlah kementerian hingga penyesuaian pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini.

 

Beberapa kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebesar Rp 40 miliar dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman sebesar Rp 50 miliar.

 

Berdasarkan kesimpulan pembahasan, dalam APBN-P 2017, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 4,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

 

Terkait harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 48 per barel, lifting minyak bumi sebesar 815 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

 

Hal lain mengenai penerimaan negara disepakati sebesar Rp 1.732,95 triliun dari sebelumnya Rp1.750,3 triliun di APBN 2017. Lalu, terkait belanja negara dalam APBN-P diproyeksikan sebesar Rp2.133,29 triliun dari sebelumnya Rp2.080,5 triliun di APBN 2017.

 

Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin mengatakan kesepakatan tersebut berdasarkan pendapat dari seluruh fraksi. "Secara rekapitulasi yang memberikan persetujuan delapan fraksi, dengan catatan sebanyak satu fraksi, dan yang tak setuju hanya dari Fraksi Gerindra. Dengan melihat asas musyawarah, dapat kami minta persetujuan? Setuju!" ujar Aziz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7) malam.

 

Setelah ini, laporan kesepakatan di Banggar ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna Kamis (27/7) untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II. (hs,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite
18-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan...
Banggar Sepakati Asumsi Makro 2019
17-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Setelah melalui perubahan, akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan asumsi makro dalam...
Pemerintah Harus Koreksi Asumsi Nilai Rupiah
15-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran DPR RI sebetulnya sudah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 14.500 per...
Banggar Minta Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Masuk PNBP
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Suasana Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah. Foto: Arief/Rni Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk...