Banggar DPR Setujui RAPBN-P 2017

27-07-2017 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Rabu, (26/07/2017) telah menyetujui RUU APBN-P 2017 untuk selanjutnya dapat dibahas pada Paripurna Kamis, tanggal 27 Juli 2017.

 

Terdapat beberapa catatan dalam APBN-P 2017 termasuk mengenai pemangkasan anggaran sejumlah kementerian hingga penyesuaian pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini.

 

Beberapa kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebesar Rp 40 miliar dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman sebesar Rp 50 miliar.

 

Berdasarkan kesimpulan pembahasan, dalam APBN-P 2017, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 4,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

 

Terkait harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 48 per barel, lifting minyak bumi sebesar 815 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

 

Hal lain mengenai penerimaan negara disepakati sebesar Rp 1.732,95 triliun dari sebelumnya Rp1.750,3 triliun di APBN 2017. Lalu, terkait belanja negara dalam APBN-P diproyeksikan sebesar Rp2.133,29 triliun dari sebelumnya Rp2.080,5 triliun di APBN 2017.

 

Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin mengatakan kesepakatan tersebut berdasarkan pendapat dari seluruh fraksi. "Secara rekapitulasi yang memberikan persetujuan delapan fraksi, dengan catatan sebanyak satu fraksi, dan yang tak setuju hanya dari Fraksi Gerindra. Dengan melihat asas musyawarah, dapat kami minta persetujuan? Setuju!" ujar Aziz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7) malam.

 

Setelah ini, laporan kesepakatan di Banggar ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna Kamis (27/7) untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II. (hs,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Evaluasi Dana Desa
24-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku miris mengetahui keterpurukan nilai tukar rupiah. Terlebih lagi menurutnya beberapa...
PNBP dari BUMN Belum Maksimal
24-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa ada masalah pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)...
Legislator Dorong Pemerintah Optimis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
24-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan kepada pemerintah bahwa target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2018 di...
Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
23-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Masrifah memberi masukan kepada pemerintah terkait pengaruh global pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah...