Pansus Angket Diminta Bekerja Transparan dan Akuntabel

27-07-2017 / PARIPURNA

Pansus Angket KPK telah dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017. Pansus Angket KPK juga telah tercantum dalam Berita Negara sebagai dasar legitimasi. Oleh karena itu, pada Masa Persidangan V, Pansus Angket KPK telah mulai bekerja.

 

“Hal ini merupakan hak konstitusional DPR yang dijamin oleh Konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus Angket KPK memfokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; kelembagaan; pengelolaan sumber daya manusia; dan pengelolaan anggaran,” ujar Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto saat Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/07/2017).

 

Agus mengatakan, dalam rangka efektifitas kerjanya, Pansus Angket KPK juga telah membuka posko pengaduan di Lobby Gedung Nusantara III. Posko tersebut merupakan tempat untuk menerima dan menampung berbagai aspirasi terkait pelaksanaan tugas KPK. “DPR berharap Pansus Angket KPK dapat bekerja secara transparan dan akuntabel,” ucapnya.

 

Sementara itu, sambung Agus, terkait dengan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, DPR telah meminta kepada Presiden untuk memberikan perhatian secara serius kepada Kementerian/lembaga terkait yang ditunjuk untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri mengingat rakyat Indonesia sangat menantikan adanya Undang-Undang yang menjadi payung hukum agar penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

 

Lebih lanjut dikemukakan, fungsi pengawasan juga dilakukan melalui kegiatan Rapat Koordinasi ‘Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017’.

 

Dalam rapat tersebut, DPR menegaskan pentingnya komitmen dari seluruh pihak untuk lebih memperhatikan daerah pinggiran dan perbatasan. "DPR juga mendorong Pemerintah untuk membentuk regulasi dan kelembagaan yang menguatkan kinerja Pemerintah dalam pembangunan perbatasan, dan mendorong Pemerintah untuk mendekatkan administrasi kependudukan dan pelayanan publik di tengah masyarakat khususnya di daerah perbatasan,” jelas Agus. (dep,mp)/foto:iwan armanias/iw. 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...