Perppu No 1 Tahun 2017 Ditetapkan Menjadi UU

27-07-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi UU. Perppu ini ingin menghimpun penerimaan pajak secara maksimal untuk pembangunan nasional.
 
 
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin rapat, Kamis (27/7), mengetuk palu atas penetapan Perppu ini. Seperti diketahui, Perppu tersebut merupakan kelanjutan dari implementasi perjanjian internasional di bidang pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan atau yang dikenal juga dengan Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI). Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng dalam laporannya di hadapan rapat paripurna mengatakan, disetujuinya Perppu ini akan memberi kepastian hukum yang jelas.
 
 
“Kita mengharapkan dengan disetujuinya RUU tentang Perppu No.1/2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dan memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional terkait dengan pertukaran informasi keuangan secara otomatis,” paparnya.
 
 
Perppu ini, lanjut Mekeng, juga memberi keleluasaan bagi Dirjen Pajak untuk mengakses informasi keuangan yang selama ini masih terbatas. Basis data pajak bisa diperkuat bila akses dari lembaga keuangan dan negara mitra AEOI dibuka seluas-luasnya. Dengan begitu, ada upaya untuk peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio.
 
 
Sebelumnya, Perppu ini sudah dibahas Komisi XI DPR dengan pemeritah, para pakar dan akademisi, Kadin, Apindo, Perbanas, Bursa Efek Indonesia, Dewan Ausransi Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, dan lain-lain. Mekeng juga menyampaikan pandangan semua fraksi di DPR terhadap Perppu tersebut.
 
 
Sementara itu Menteri Keuangan dalam sambutannya atas nama pemerintah, menyampaikan, dengan ditetapkannya Perppu ini menjadi UU, maka ruang gerak penghindar pajak dapat diperangi dan diminimalkan. “Denga berpartisipasi dalam AEOI, Indonesia akan menerima secara otomatis informasi keuangan milik Wajib Pajak Indonesia yang disimpan di negara-negara mitra AEOI, yang selama ini sulit untuk dideteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak,” ujarnya. (mh,mp) Foto: Andri/jk

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...