KPK 15 Tahun, Sudah Waktunya Dievaluasi dan Dikritisi

02-08-2017 / PANITIA KHUSUS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini  bersuia 15 tahun (2002- 2017), maka sudah waktunya kinerja KPK dievaluasi dan dikritisi. KPK tidak boleh anti kritik, dan sebaliknya pengkritik malah di-bully dan dituding untuk melemahkan KPK dan sebagainya.

 

“Karena itu Pansus Angket KPK DPR RI ini sebagai kotak pandora untuk mengkritisi kinerja KPK tersebut. Jadi, fase membela KPK sudah cukup, dan kini saatnya mengkritisi. Termasuk melalui pansus angket KPK,” kata  Wakil Ketua Pansus angket KPK Masinton Pasaribu  saat diskusi dialektika demokrasi dengan tema "Pansus KPK dan Pemberantasan Korupsi" di Gedung DPR RI,  Senayan Jakarta, Rabu (02/8/2017).

 

Dalam diskusi yang menghadirkan narasumber Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Masardi, Praktisi Hukum  Johnson Panjaitan, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta  Syaiful Bachri, juga hadir  Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, anggota pansus John Kennedy Aziz, Henry Yosodiningrat, dan lain-lain.

 

Pansus menilai kinerja KPK sudah mulai tidak sesuai dengan penegakan hukum itu sendiri. Misalnya menjadikan terpidana M. Nazaruddin (eks Bendum Demokrat) sebagai sumber berita, sehingga apa saja yang diinginkan KPK bisa diomongkan oleh Nazar.

 

Contohnya, dari 125 kasus Nazaruddin, yang bernilai Rp 7.7 triliun, hanya 5 kasus yang ditindaklanjuti senilai Rp 200 miliar. Asset yang disita pun tidak semua dikembalikan kepada negara. Tapi, polisi yang mampu mengamankan asset negara Rp 2,2 triliun dan kejaksaan Rp 700 miliar, kata Masinton, pemberitaanya tidak seheboh seperti KPK.

 

Bahkan saksi yang dihadirkan di Tipikor sudah diatur oleh KPK. Anehnya, setelah mereka memberikan kesaksian, keterangan yang diambil oleh KPK malah keterangannya Nazaruddin.

“Nazaruddin ada di ruang penyidik yang siap memberikan keterangan pada hakim Tipikor. Namun, pansus dituding macam-macam; melemahkan KPK, tak proporsional, terkait kasus e-KTP,  dan lain-lain. Padahal, itu cerita lama dan pansus komitmen untuk penguatan KPK,” pungkas Masinton. (sc), foto ; jayadi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....