Pansus Angket KPK : Buka Kotak Pandora Penanganan Korupsi

02-08-2017 / PANITIA KHUSUS

Hasil temuan Pansus Angket KPK DPR RI sejatinya bertujuan untuk membuka kotak Pandora penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu pada diskusi di Pers Room yang dihadiri oleh Johnson Panjaitan (pengamat hukum) Adhie Massardi, Prof. syaiful Bakhri (Rektor Universitas Muhammdiyah Jakarta), Rabu, Jakarta, (2/8).

 

"Bagi kita dalam Panitia Angket ini semacam kotak Pandora, baru kita tahu Panitia Angket mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang diarahkan oleh penyidik KPK, dipanitia angket juga kita menemukan bahwa ada aset hasil korupsi yang disita oleh KPK yang katanya disetor ke negara tetapi tidak disetor ke negara,"ungkapnya.


Menurutnya, melalui Pansus Angket kita juga tahu bahwa ada proses pelanggaran HAM, dimana orang disekap dan diarahkan untuk kepentingan KPK. "Dari 162 kasus proyek Nazaruddin terbukti hanya satu yang diputus oleh KPK yaitu wisma atlit. selain itu dari proyek nazaruddin sebesar Rp. 7.7 triliun hanya lima yang ditangani KPK yang nilainya hanya sebesar Rp. 200 Miliar,"paparnya.  


Pada kesempatan itu, Masinton membandingkan dengan pihak Kepolisian yang menangani kasus yang bernilai lebih besar dibandingkan KPK. Seperti pihak Kepolisian menangani 19 kasus sebesar Rp. 2.2 triliun, sementara Kejaksaan menangani 9 kasus Rp.700 miliar.

 

Masinto menilai, opini yang dibangun KPK diluar, bahwa kerja Pansus Angket KPK itu mengada-ada adalah tidak benar. Pansus memiliki obyek penyelidikan yang jelas dan sesuai dengan UU. "Pansus ini dituding macam-macam dan dikaitkan dengan Perkara E-KTP faktanya kita bekerja dalam konteks penyelidikan dan melaksanakan UU. kita tidak ada menyinggung perkara ini opini yang dibangun KPK dan suporternya,"tandasnya. (si), foto : jayadi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....