Arogansi KPK Harus Dihentikan

02-08-2017 / PANITIA KHUSUS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap menggunakan cara-cara arogansi ketimbang kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu evaluasi yang kini sedang dibahas di Pansus Angket KPK. Arogansi KPK ini terlihat hampir sama dengan pola yang digunakan CIA (Central Intelligence Agency) dalam mengusut kasus.

 

Koordinator Indonesia Bersih (KIB) Adhie M Massardi yang bertindak sebagai pembicara dalam Dialektika Demokrasi Rabu, (02/8/2017) mengatakan bahwa saat ini KPK  menggunakan metode Enhanced Interrogation Techniques (EITs) layaknya CIA. Hal itu berdasarkan pengamatannya dari pengakuan saksi Niko Panji Titayasa dalam rapat Pansus Angkket KPK beberapa hari lalu.

 

"Kalau dicermati secara seksama yang dialami Niko selama lebih dari satu tahun, menjelaskan kepada kita bahwa (para) penyidik lembaga anti-rasuah itu telah menggunakan metoda EITs (Enhanced Interrogation Techniques) yang pernah dipakai agen-agen CIA (Central Intelligence Agency) untuk mengorek keterangan orang-orang yang dituduh teroris di penjara Teluk Guantanamo, Kuba dan Abu Ghraib, Irak," kata Adhie dalam paparannya.

 

EITs adalah teknik interogasi yang memaksakan seseorang untuk mengatakan apa saja yang diinginkan dari mereka. Hal ini harus segera diungkap apakah metode EITs yang dipakai KPK ini merupakan inisiatif oknum atau perintah dari institusi KPK. Ini menjadi tugas bagi Pansus KPK dalam menyelidikinya.

 

 “Kalau inisiatif oknum, pelakunya harus diproses secara hukum. Tapi kalau sudah mendapat otorisasi institusi (KPK), maka Presiden harus melarang praktek keji itu dilakukan KPK. Karena hal itu melanggar HAM dan sangat tidak cocok diterapkan di negara Pancasila,” tegas Adhie.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu mengatakan tidak ada lembaga dimanapun yang tidak bisa diawasi, termasuk KPK. Sebagai lembaga negara, tentu harus mengutamakan prinsip transparansi dan kontrol. "Tidak ada lembaga di republik ini yang tidak diawasi dan anti kritik pula. Semua lembaga mengedepankan transparansi dan saling kontrol," tegas Masinton.

 

Oleh karenanya, kesan negatif tentang Pansus KPK yang dianggap melemahkan KPK harus segera dihentikan. "KPK dan para pendukungnya membangun opini negatif terhadap Pansus Angket KPK. Ini sangat luar biasa," pungkas Masinton. (hs), foto : jayadi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...