Kinerja Legislasi Juga Harus Ditanyakan Kepada Pemerintah

09-08-2017 / LAIN-LAIN

Kinerja DPR RI terkait perundang-undangan atau legislasi yang dihasilkan, selalu menjadi sorotan publik. Kinerja legislasi ini seolah hanya menjadi satu-satunya patokan kinerja DPR RI. Padahal, masih ada fungsi-fungi lain yang dijalankan oleh DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta masyarakat tak hanya bertanya kepada DPR RI terkait kinerja legislasi ini, melainkan juga kepada pemerintah.

 

Demikian dikatakannya pada acara Forum Legislasi bertema ‘Penyederhanaan Target Prolegnas Masuki Tahun Politik’ bersama pengamat politik Hendri Satrio, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (8/8/2017)

 

“DPR RI memang memiliki tanggung jawab menyusun perundang-undangan, tapi pembahasan dan keputusan tak saja ada di parlemen, tapi juga pemerintah. Kan sering juga pemerintah tak disiplin, dan juga tak memahami masalah legislasi itu sendiri, sehingga lambat pembahasannya,” tegas Fahri.

 

Pimpinan DPR RI bidang Korkesra ini juga meminta masyarakat tak menilai kinerja DPR RI itu dari jumlah Undang-undang yang dihasilkan, melainkan kualitas juga menjadi rujukan tersendiri. Seperti UU Pemilu, UU KPK, dan lain-lain.

 

Fahri menjelaskan, DPR bersama pemerintah menyepakati Prolegnas, setelah melewati pembicaraan dengan pemerintah. Pada tahun 2017 ini, disepakati sekitar 49 RUU di awal tahun 2017. Selama tahun 2017 ini, ada beberapa RUU yang telah disahkan, diantaranya UU Sistem Perbukuan, UU Kebudayaan, UU Arsitek, UU Pemilu, dan UU lainnya.

 

“Prolegnas yang berasal dari perencanaan pemerintah, jauh lebih banyak daripada perencanaan DPR. Usulan pemerintah lebih banyak daripada usulan DPR. Umumnya pemerintah datang dengan draf UU yang lebih matang, karena otak yang membahas itu dari semua kementerian, dengan jutaan pegawai pemerintah,” kilahnya.

 

Artinya, nilai Fahri, kinerja legislasi eksekutif jauh lebih efektif ketimbang legislatif. Karena eksekutif memiliki mekanisme membuat undang-undang mandiri tanpa DPR melalui PERPPU, sementara DPR tidak bisa.

 

“Jadi kalau pemerintah sudah mempunyai kemauan, biasanya UU-nya cepat. Misalnya RUU KUHP, ini kan karena belum selesai di pemerintah, antara Polisi, Jaksa dengan KPK. Jadi mari kita ubah mindset-nya. Kita minta pemerintah agak serius, politik legislasinya di pidatokan seperti pidato Nota Keuangan tanggal 16 Agustus,” tutup politisi asal dapil NTB itu.

 

Sementara itu pengamat politik Hendri Satrio menilai, tidak salah jika menilai kinerja DPR berdasarkan kuantitas. Karena paling mudah untuk menilai kepercayaan dari publik, adalah dengan melihat kuantitas legislasi yang dihasilkan DPR. Karena jika melihat dari sisi kualitas, akan sulit diukurnya.

 

“Kalau kepercayaan publik naik, artinya ada apresiasi publik terhadap kinerja DPR. Sehingga hitungannya tidak kuantitatif saja. Kinerja DPR sekarang bagus atau tidak, berapa undang-undang yang berhasil diselesaikan. Tapi kan bukan hanya satu fungsi saja, tetapikan ada fungsi-fungsi yang lain yang sebetulnya harus diukur,” jelas Hendri.

 

Hendri menambahkan, terkait kepercayaan publik itu, Anggota DPR juga tidak tersandera harus menyelesaikan jumlah UU dalam satu periode tetapi ada fungsi lain yang harus diperhatikan dan dijalakan.

 

“Misalnya aspirasi publik. Itu bisa juga dijadikan ukuran kinerja, dari tidak selalu hitung-hitungannya adalah kuantitas. Kasihan juga Anggota DPR, dianggap tidak bekerja, karena hitungannya kuantitas dari UU. Kalau menurut saya, jika ingin menampilkan dari sisi kualitas, Anggota DPR mesti siap, dinilai dari awal kemudian pada akhir tugasnya,” tutupnya. (sf) foto: runi/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PIA DPR Bangun dan Resmikan Pondok Baca di Salatiga
11-12-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Umum PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI Grace Fadli Zon prihatin atas rendahnya minat baca di Indonesia. Atas dasar...
IIFPG DPR RI Gelar Baksos di Ngemplak Boyolali
08-12-2017 / LAIN-LAIN
Ketua IIFPG (Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar) DPR RI Lisa Robert Kardinal menilai Masjid selain sebagai sebuah sarana beribadah juga...
Sosialisasi Penyusunan Risalah Rapat dan Pembentukan Jabatan Fungsional
30-11-2017 / LAIN-LAIN
Bidang Risalah Pusat Data dan Informasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi tentang penyusunan risalah rapat dan pembentukan...
ASN Setjen DPR Diminta Menjaga Netralitas dan Meningkatkan Profesionalitas
29-11-2017 / LAIN-LAIN
Ketua Korpri Setjen DPR Mardian Umar saat pidato acara HUT Korpri ke-46 di Lobby Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu...