Kinerja Legislasi Juga Harus Ditanyakan Kepada Pemerintah

09-08-2017 / LAIN-LAIN

Kinerja DPR RI terkait perundang-undangan atau legislasi yang dihasilkan, selalu menjadi sorotan publik. Kinerja legislasi ini seolah hanya menjadi satu-satunya patokan kinerja DPR RI. Padahal, masih ada fungsi-fungi lain yang dijalankan oleh DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta masyarakat tak hanya bertanya kepada DPR RI terkait kinerja legislasi ini, melainkan juga kepada pemerintah.

 

Demikian dikatakannya pada acara Forum Legislasi bertema ‘Penyederhanaan Target Prolegnas Masuki Tahun Politik’ bersama pengamat politik Hendri Satrio, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (8/8/2017)

 

“DPR RI memang memiliki tanggung jawab menyusun perundang-undangan, tapi pembahasan dan keputusan tak saja ada di parlemen, tapi juga pemerintah. Kan sering juga pemerintah tak disiplin, dan juga tak memahami masalah legislasi itu sendiri, sehingga lambat pembahasannya,” tegas Fahri.

 

Pimpinan DPR RI bidang Korkesra ini juga meminta masyarakat tak menilai kinerja DPR RI itu dari jumlah Undang-undang yang dihasilkan, melainkan kualitas juga menjadi rujukan tersendiri. Seperti UU Pemilu, UU KPK, dan lain-lain.

 

Fahri menjelaskan, DPR bersama pemerintah menyepakati Prolegnas, setelah melewati pembicaraan dengan pemerintah. Pada tahun 2017 ini, disepakati sekitar 49 RUU di awal tahun 2017. Selama tahun 2017 ini, ada beberapa RUU yang telah disahkan, diantaranya UU Sistem Perbukuan, UU Kebudayaan, UU Arsitek, UU Pemilu, dan UU lainnya.

 

“Prolegnas yang berasal dari perencanaan pemerintah, jauh lebih banyak daripada perencanaan DPR. Usulan pemerintah lebih banyak daripada usulan DPR. Umumnya pemerintah datang dengan draf UU yang lebih matang, karena otak yang membahas itu dari semua kementerian, dengan jutaan pegawai pemerintah,” kilahnya.

 

Artinya, nilai Fahri, kinerja legislasi eksekutif jauh lebih efektif ketimbang legislatif. Karena eksekutif memiliki mekanisme membuat undang-undang mandiri tanpa DPR melalui PERPPU, sementara DPR tidak bisa.

 

“Jadi kalau pemerintah sudah mempunyai kemauan, biasanya UU-nya cepat. Misalnya RUU KUHP, ini kan karena belum selesai di pemerintah, antara Polisi, Jaksa dengan KPK. Jadi mari kita ubah mindset-nya. Kita minta pemerintah agak serius, politik legislasinya di pidatokan seperti pidato Nota Keuangan tanggal 16 Agustus,” tutup politisi asal dapil NTB itu.

 

Sementara itu pengamat politik Hendri Satrio menilai, tidak salah jika menilai kinerja DPR berdasarkan kuantitas. Karena paling mudah untuk menilai kepercayaan dari publik, adalah dengan melihat kuantitas legislasi yang dihasilkan DPR. Karena jika melihat dari sisi kualitas, akan sulit diukurnya.

 

“Kalau kepercayaan publik naik, artinya ada apresiasi publik terhadap kinerja DPR. Sehingga hitungannya tidak kuantitatif saja. Kinerja DPR sekarang bagus atau tidak, berapa undang-undang yang berhasil diselesaikan. Tapi kan bukan hanya satu fungsi saja, tetapikan ada fungsi-fungsi yang lain yang sebetulnya harus diukur,” jelas Hendri.

 

Hendri menambahkan, terkait kepercayaan publik itu, Anggota DPR juga tidak tersandera harus menyelesaikan jumlah UU dalam satu periode tetapi ada fungsi lain yang harus diperhatikan dan dijalakan.

 

“Misalnya aspirasi publik. Itu bisa juga dijadikan ukuran kinerja, dari tidak selalu hitung-hitungannya adalah kuantitas. Kasihan juga Anggota DPR, dianggap tidak bekerja, karena hitungannya kuantitas dari UU. Kalau menurut saya, jika ingin menampilkan dari sisi kualitas, Anggota DPR mesti siap, dinilai dari awal kemudian pada akhir tugasnya,” tutupnya. (sf) foto: runi/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...