DPR Desak Pemerintah Prioritaskan EBT

10-08-2017 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendesak pemerintah memprioritaskan energi baru dan terbarukan (EBT) khususnya Panas Bumi. Pasalnya, potensi energi panas bumi mencapai 30 Giga Watt namun baru lima persen saja energi panas bumi yang digarap yaitu sekitar 1700 MW.

 

"Pemerintah harus lambat laun meninggalkan fuel dan batubara dengan menguatkan energi baru dan terbarukan seperti Gothermal (panas bumi), hidro dan arus laut, serta panel surya," paparnya kepada Parlementaria di Islandia, Rabu (09/8/2017).

 

Menurut Agus, untuk panel surya diakuinya sangat dibutuhkan bagi masyarakat perbatasan dan juga yang minim akses infrastruktur.

 

Menyinggung riset Panas bumi, lanjut Agus, kedatangan delegasi untuk belajar dalam mengelola riset geothermal yang memiliki standar dunia. Karena itu kita juga pernah mengunjungi selandia baru dan sekarang mengunjungi Iceland Geothermal  (ISOR) di Islandia.

 

"Memang kita belum punya riset geothermal karena itu kita akan bangun embrio pusat riset geothermal. Untuk ISOR sendiri merupakan pusat penelitian panas bumi yang cukup besar dulu dibawa pemerintah sekarang telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat,"ujarnya. (si) Foto : Sugeng/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Adakan Kuis Dadakan, Novanto Beri Hadiah Sarung
20-10-2017 / PIMPINAN
Di sela-sela perjalanan ke Cirebon untuk menghadiri Haul dan Tasyakur ke-28 Pondok Pesantren Khas Kempek di Cirebon, Jawa Barat, Novanto...
Ketua DPR Dorong Masyarakat Beralih ke Transaksi Non Tunai
20-10-2017 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Setya Novanto mendorong masyarakat pengguna jalan bebas hambatan untuk beralih ke transaksi non tunai (e-Toll). “DPR RI...
DPR Dukung Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali
20-10-2017 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Pimpinan DPR lainya dan Ketua Banggar mendukung Perhelatan akbar Annual Meetings Internasional Monetary Fund...
Fadli Zon Terima Aduan Layanan BPJS dan Guru Honorer
20-10-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima pengaduan mengenai layanan BPJS Kesehatan dan belum jelasnya status guru honorer. Aduan terkait...