BK DPR Gelar FGD Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

10-08-2017 / LAIN-LAIN

Badan Keahlian DPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tiga pakar Politik, yaitu Dr. Andri Yusron, Ronald Rofiandri dan Sebastian Salang  guna mendapat masukan cara mengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang (RUU) dan Draf RUU. 

 

Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Inosentius Samsul mengatakan, rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan inovasi strategi untuk meningkatkan kualitas NA Rancangan Undang-undang dan Draf RUU yang disiapkan BKD. 

 

“NA RUU merupakan produk tanggungjawab BKD dengan ukuran  kinerja berupa jumlah, kulitas dan kepuasan dari Anggota DPR dan AKD yang akan menggunakan NA tersebut. Dalam rangka itu, maka kita perlu mencari inovasi agar NA RUU dapat berkualitas. Salah satu cara yang paling mendasar adalah mengoptimalisasi partisipasi masyarakat,” ungkap Sensi sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8). 

 

Masyarakat perlu dilibatkan, pasalnya lanjut Sensi akhir dari perumusan kebijakan UU ini akan memberikan dampak yang akan dirasakan masyarakat. Maka, sudah selayaknya mereka (masyarakat) yang akan dibebankan oleh kewajiban-kewajiban harus tahu proses perumusan UU tersebut. 

 

“Apa yang dilakukan ini sebagai strategi untuk terus meningkatkan kualitas dalam penyusunan NA RUU yang dihasilkan BK DPR.  Teknisnya itu nanti kami mau buat partisipasi secara online, karena sekarang sudah era teknologi, kita akan buat yang mempermudah masyarakat,”pungkasnya. 

 

Melihat inovasi yang akan dilakukan BK DPR, salah satu pakar politik yang hadir, Sebastian Salang memberi apresiasi dan menilai upaya membuka ruang partisipasi publik yang lebih substasional merupakan langkah yang sangat baik. 

 

“Kita mengetahui apabila sebuah kebijakan itu melibatkan partisipasi yang luas dari publik, akan membuat masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut,”ujar Sebastian yang juga Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). 

 

Lebih lanjut, dia mengatakan dengan tingginya partisipasi publik juga akan menambah legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan, dan juga merupakan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat. “Ruang partisipasi memang sudah ada dan dijamin Undang-Undnag Nomor 12  tahun 2011 tentang peraturan pembuatan UU. Tapi masalahnya apakah kita sudah masuk ke ruang partispasi pubik atau hanya sebatas formalitas? Nah ini yang coba dijawab, Jangan sampai partisipasi publik itu hanya untuk memenuhi ketentuan karena kewajiban UU,” tuturnya.  

 

Dia juga menyarankan agar ada sinegri  antara Humas, Perancang UU dan pihak yang menerima pengaduan. Sehingga orang mau menyampaikan aspirasi lewat kanal manaupun informasi itu menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan RUU itu sendiri.(ria,mp) Foto: Arief/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...
Natuna Titik Potensial Jadi Poros Maritim Dunia
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25 % lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi...
Fasilitas di Talaud Harus Menjadi Fokus Pemerintah.
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama...
Pemda Talaud Harus Ubah Pola Pikir
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya. Dari petani yang...