Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Tingkat Dasar

10-08-2017 / LAIN-LAIN

Pendidikan politik dinilai cukup penting, untuk diberikan kepada generasi muda. Pemahaman tentang perpolitikan atau sistem ketatanegaraan bisa mulai diberikan sejak tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal itu bisa dimulai dengan mengunjungi gedung parlemen, guna mendapatkan pemahaman tentang peran dan fungsi keparlemenan.

 

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima 400-an Peserta Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Sekolah Menengah  Atas (SMA) Tahun 2017 dari 34 Provinsi se-Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

 

“Pemahaman dan pendidikan politik sangatlah penting. Tinggal darimana kita mengawalinya. Kalau beberapa negara lain, dari tingkat Sekolah Dasar sudah diberikan pemahaman tentang politik. Walaupun sekedar kelembagaan, tetapi itu juga bagian dari pendidikan politik,” jelas Johnson.

 

Untuk di Indonesia, Johnson melihat pendidikan politik diberikan pada tingkat menengah atas. Untuk itu, ia berharap agar kedepannya pendidikan politik dapat diberikan sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Misalnya bisa diperkenalkan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait DPR.

 

Kunjungan pelajar ke Kompleks Parlemen, menurut Johnson menjadi momentum untuk memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi DPR. Pasalnya, selama ini masih banyak orang yang belum memahami tentang DPR.

 

“Tetapi dengan kedatangan seperti ini, akan semakin luas pemahaman tentang DPR. Tidak seperti dipahami secara sempit oleh beberapa orang,” imbuh Johnson.

 

Dalam kesempatan itu, Johnson menjelaskan berbagai fungsi dan peran seluruh Alat Kelengkapan Dewan, termasuk bagaimana mekanisme pembahasan anggaran maupun penyusunan Undang-undang. Ia menilai, pertanyaan sejumlah pelajar yang diajukan saat sesi tanya jawab, cukup kritis dan tajam.

 

“Harapannya, mereka tidak hanya mengetahui dan memahami secara sesaat. Mereka dapat terapkan, dan menjadi salah salah satu landasan berpikir dan melakukan tindakan, serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan bernegara. Pemahaman akan negara dan bangsa pun bisa dilestarikan,” tutup Johnson. (sf,mp) Foto: jayadi/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...