Riset GIZ Diharapkan Mampu Klarifikasi Penilaian Negatif Terhadap DPR

10-08-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi riset yang telah dilakukan Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang menggunakan metode berdasarkan standar akademik. Sehingga diharapkan riset ini akan mampu mengklarifikasi asumsi berbagai pihak yang selalu menganggap DPR sebagai lembaga yang tidak transparan.

 

“Ini bisa mengklarifikasi banyak hal. Apa yang dicapai dari penelitian GIZ ini risetnya serius. Ini bukan LSM plat merah. Mereka risetnya detail,” ujar Fahri dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

 

Diketahui, hasil penelitian Parliamentary Budgeting and Transparancy yang dilakukan oleh Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyatakan DPR menjadi lembaga legislatif yang paling transparan dalam penggunaan anggaran se-Asia Tenggara.  DPR pun juga menjadi lembaga yang paling aktif dalam mengutamakan keterbukaan serta partisipasi publik sejak proses perencanaan hingga penyusunan anggaran.

 

Ada empat aspek yang menjadi tolok ukur dalam penelitian  tersebut yakni kewenangan parlemen dalam anggaran, kesesuaian laporan keuangan tahunan dengan dokumen pendukung, kelengkapan laporan anggaran tahunan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada parlemen.

 

Fahri menilai, otoritas parlemen dalam budgeting itu sangatlah penting, terlebih transparansi parlemen juga sangat dibutuhkan dalam penyusunan anggaran sehingga masyarakat pun bisa dengan mudah melakukan partisipasi dan meyampaikan usulan pendapat. “Kita tahu bahwa otoritas parlemen dalam budgeting itu penting. Makin demokratisnya negara maka peran parlemen dalam menyusun anggaran itu besar,” sambung Fahri.

 

Tak hanya selalu melibatkan masyarakat, DPR pun dalam menyelenggaraan berbagai rapat selalu mengutamakan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat bisa dengan mudah menyaksikan secara langsung berbagai macam rapat di DPR. Keterbukaan aktivitas di DPR ini yang tidak mudah ditemukan di parlemen negara lain.

 

Dari hasil penelitian GIZ, dibandingkan negara ASEAN lain, transparansi anggaran parlemen Indonesia menjadi yang tertinggi. Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Brunei Darussalam. (hs) Foto: Runi/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PIA DPR Bangun dan Resmikan Pondok Baca di Salatiga
11-12-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Umum PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI Grace Fadli Zon prihatin atas rendahnya minat baca di Indonesia. Atas dasar...
IIFPG DPR RI Gelar Baksos di Ngemplak Boyolali
08-12-2017 / LAIN-LAIN
Ketua IIFPG (Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar) DPR RI Lisa Robert Kardinal menilai Masjid selain sebagai sebuah sarana beribadah juga...
Sosialisasi Penyusunan Risalah Rapat dan Pembentukan Jabatan Fungsional
30-11-2017 / LAIN-LAIN
Bidang Risalah Pusat Data dan Informasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi tentang penyusunan risalah rapat dan pembentukan...
ASN Setjen DPR Diminta Menjaga Netralitas dan Meningkatkan Profesionalitas
29-11-2017 / LAIN-LAIN
Ketua Korpri Setjen DPR Mardian Umar saat pidato acara HUT Korpri ke-46 di Lobby Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu...