Riset GIZ Diharapkan Mampu Klarifikasi Penilaian Negatif Terhadap DPR

10-08-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi riset yang telah dilakukan Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang menggunakan metode berdasarkan standar akademik. Sehingga diharapkan riset ini akan mampu mengklarifikasi asumsi berbagai pihak yang selalu menganggap DPR sebagai lembaga yang tidak transparan.

 

“Ini bisa mengklarifikasi banyak hal. Apa yang dicapai dari penelitian GIZ ini risetnya serius. Ini bukan LSM plat merah. Mereka risetnya detail,” ujar Fahri dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

 

Diketahui, hasil penelitian Parliamentary Budgeting and Transparancy yang dilakukan oleh Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyatakan DPR menjadi lembaga legislatif yang paling transparan dalam penggunaan anggaran se-Asia Tenggara.  DPR pun juga menjadi lembaga yang paling aktif dalam mengutamakan keterbukaan serta partisipasi publik sejak proses perencanaan hingga penyusunan anggaran.

 

Ada empat aspek yang menjadi tolok ukur dalam penelitian  tersebut yakni kewenangan parlemen dalam anggaran, kesesuaian laporan keuangan tahunan dengan dokumen pendukung, kelengkapan laporan anggaran tahunan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada parlemen.

 

Fahri menilai, otoritas parlemen dalam budgeting itu sangatlah penting, terlebih transparansi parlemen juga sangat dibutuhkan dalam penyusunan anggaran sehingga masyarakat pun bisa dengan mudah melakukan partisipasi dan meyampaikan usulan pendapat. “Kita tahu bahwa otoritas parlemen dalam budgeting itu penting. Makin demokratisnya negara maka peran parlemen dalam menyusun anggaran itu besar,” sambung Fahri.

 

Tak hanya selalu melibatkan masyarakat, DPR pun dalam menyelenggaraan berbagai rapat selalu mengutamakan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat bisa dengan mudah menyaksikan secara langsung berbagai macam rapat di DPR. Keterbukaan aktivitas di DPR ini yang tidak mudah ditemukan di parlemen negara lain.

 

Dari hasil penelitian GIZ, dibandingkan negara ASEAN lain, transparansi anggaran parlemen Indonesia menjadi yang tertinggi. Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Brunei Darussalam. (hs) Foto: Runi/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...