Riset GIZ Diharapkan Mampu Klarifikasi Penilaian Negatif Terhadap DPR

10-08-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi riset yang telah dilakukan Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang menggunakan metode berdasarkan standar akademik. Sehingga diharapkan riset ini akan mampu mengklarifikasi asumsi berbagai pihak yang selalu menganggap DPR sebagai lembaga yang tidak transparan.

 

“Ini bisa mengklarifikasi banyak hal. Apa yang dicapai dari penelitian GIZ ini risetnya serius. Ini bukan LSM plat merah. Mereka risetnya detail,” ujar Fahri dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

 

Diketahui, hasil penelitian Parliamentary Budgeting and Transparancy yang dilakukan oleh Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyatakan DPR menjadi lembaga legislatif yang paling transparan dalam penggunaan anggaran se-Asia Tenggara.  DPR pun juga menjadi lembaga yang paling aktif dalam mengutamakan keterbukaan serta partisipasi publik sejak proses perencanaan hingga penyusunan anggaran.

 

Ada empat aspek yang menjadi tolok ukur dalam penelitian  tersebut yakni kewenangan parlemen dalam anggaran, kesesuaian laporan keuangan tahunan dengan dokumen pendukung, kelengkapan laporan anggaran tahunan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada parlemen.

 

Fahri menilai, otoritas parlemen dalam budgeting itu sangatlah penting, terlebih transparansi parlemen juga sangat dibutuhkan dalam penyusunan anggaran sehingga masyarakat pun bisa dengan mudah melakukan partisipasi dan meyampaikan usulan pendapat. “Kita tahu bahwa otoritas parlemen dalam budgeting itu penting. Makin demokratisnya negara maka peran parlemen dalam menyusun anggaran itu besar,” sambung Fahri.

 

Tak hanya selalu melibatkan masyarakat, DPR pun dalam menyelenggaraan berbagai rapat selalu mengutamakan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat bisa dengan mudah menyaksikan secara langsung berbagai macam rapat di DPR. Keterbukaan aktivitas di DPR ini yang tidak mudah ditemukan di parlemen negara lain.

 

Dari hasil penelitian GIZ, dibandingkan negara ASEAN lain, transparansi anggaran parlemen Indonesia menjadi yang tertinggi. Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Brunei Darussalam. (hs) Foto: Runi/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...
Natuna Titik Potensial Jadi Poros Maritim Dunia
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25 % lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi...
Fasilitas di Talaud Harus Menjadi Fokus Pemerintah.
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama...
Pemda Talaud Harus Ubah Pola Pikir
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya. Dari petani yang...