Kebijakan Kementerian Seharusnya Berdampak Positif Bagi Rakyat

11-08-2017 / KOMISI VI

Kebijakan yang dikeluarkan kementerian seharusnya berdampak positif terhadap seluruh rakyat dengan melihat kondisi dan potensi daerah supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan.

 

“Jangan sampai akibat kebijakan kementerian kemudian rakyat menerima akibatnya sehingga industri atau pendapatannya mati. Diharapkan setiap kebijakan pemerintah harus betul melihat kondisi daerah supaya kita bisa sama-sama merasakan jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Bowo  Sidik Pangarso saat berdialog dengan Walikota Bitung, Maximiliaan J Lomban di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (10/8/2017).

 

Kepada Tim Komisi VI, Walikota Lomban menyampaikan permasalahan mengenai penurunan perekonomian industri perikanan daerah dikarenakan peraturan pemerintah yang tidak sesuai.

 

“Sangat diharapkan agar bidang perikanan di daerah ini dapat dihidupkan kembali dengan cara mengubah regulasi dan memberikan special treatment bagi kami, maka ekonomi perikanan akan normal kembali bahkan bisa lebih meningkat,” ungkap Lomban.

 

Lebih lanjut dikatakan, pada intinya kebijakan moratorium perikanan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ternyata berdampak pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran bagi masyarakat Bitung.

 

Dalam kunker ke Kota Bitung ini,  Komisi VI DPR RI menyambangi Gudang Bulog Bitung, Pelabuhan Ikan Nusantara dan Pelabuhan Samudera Bitung. (ran,mp) Foto: Rizka/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKPM Harus Lebih Waspada Terima Investasi Sektor SDA
06-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan bahwa ke depannya BKPM harus bersikap waspada dan lebih berhati-hati dalam menerima investasi...
Komisi VI Minta Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN Lebih Maksimal
05-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus menyampaikan, rencana anggaran tahun 2019 dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2018 Kementerian Badan Usaha...
Koperasi Industri Bisa Jadi Lokomotif Penggerak Ekonomi Kerakyatan
04-06-2018 / KOMISI VI
Koperasi Industri dewasa ini bisa dijadikan salah satu acuan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VI DPR...
Minim Anggaran, Komisi VI Ragukan Pembinaan Koperasi
04-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani meragukan kegiatan pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, terkait minimnya anggaran...