Penyimpangan Keuangan KPK Tinggal Diverifikasi

11-08-2017 / PIMPINAN
Laporan penyimpangan keuangan di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil audit BPK, kini tinggal meminta verifikasi dari auditi (pihak yang diaudit). Para pejabat KPK segera dipanggil ke Pansus Hak Angket KPK untuk menjawab hasil audit yang dilakukan BPK tersebut.
 
 
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan hal itu kepada pers usai melakukan pertemuan di Posko Pengaduan Pansus Angket KPK, Jumat (11/8/2017). “Ini penting karena kebenaran materilnya harus ditemukan. Nanti akan diverifikasi dulu kepada KPK sebelum dibuat kesimpulan. Nanti ditanyakan kepada para pejabat, penyidik, dan staf KPK yang disebut namanya,” ungkap Fahri.
 
 
Sebetulnya, jelas Fahri, laporan penyimpangan keuangan KPK sudah ada. Bila KPK tak bisa menjawab laporan audit ini, barulah laporan BPK ini menjadi temuan. “Jadi, BPK tidak serta merta membuat temuan, kecuali setelah diminta klarifikasi, karena itu adalah hak auditi dalam sistem audit kita. Kalau ada temuan, itu ditanya dulu ke auditi. Kalau ada yang mau diperbaiki, ya diperbaiki dulu,” paparnya.
 
 
Bila sudah menjadi temuan, maka bisa segera ditindaklanjuti ke penegak hukum. Pansus sendiri melihat ada yang perlu dilacak lebih jauh dari hasil audit BPK tersebut. Ini tentu membutuhkan audit lanjutan. (mh,mp) Foto: arief/jk

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rapat 5 Jam Hasilkan Data Konkret Perbatasan
19-10-2017 / PIMPINAN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Talaud, Sulawesi...
DPR Dorong Penguatan Anggaran Riset dan Beasiswa Bidikmisi
18-10-2017 / PIMPINAN
Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memberikan dukungan anggaran di bidang riset...
Ketua DPR Yakin Integritas Anggota Komnas HAM Terpilih
17-10-2017 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Setya Novanto menilai bahwa ketujuh anggota Komnas HAM merupakan orang-orang yang memiliki integritas dan sudah teruji dengan...
Sidang IPU ke 137 Terima Resolusi Rohingya
16-10-2017 / PIMPINAN
Setelah memenangkan voting dengan 1.027 dukungan dalam sidang ke-137 Inter Parliamentary Union (IPU), proposal Emergency items terkait krisis Rohingya yang...