Pansus KPK Pastikan Kondisi Fisik Rumah Sekap

11-08-2017 / PANITIA KHUSUS

Ada dua hal yang menjadi tujuan Pansus Angket KPK DPR RI melakukan tinjauan langsung ke rumah aman (safe house) KPK, yang menurut keterangan saksi bernama Niko Panji Tirtayasa lebih pantas disebut rumah sekap.


"Pertama, kita ingin mengetahui secara fisik keadaan di lapangan. Apakah itu memang rumah perlindungan (safe house) atau rumah sekap. Yang kedua, jika kita asumsikan bahwa benar itu rumah perlindungan yang dimiliki dan dikelola oleh KPK, pertanyaannya adalah di dalam mengelola safe house tersebut apakah sudah sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban," ucap Anggota Pansus Angket KPk Arsul Sani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (11/08/2017).


Arsul menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak bisa berjalan sendiri untuk mengelola, memiliki, dan mendirikan safe house. "Dalam sistem peradilan terpadu kita, ada fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh  lembaga. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kewenangannya juga diberikan oleh Undang-Undang," paparnya.


Pasal 15 Undang-Undang KPK memang mewajibkan KPK untuk melindungi saksi, tetapi ada juga undang-undang yang mengatur tentang tata cara perlindungan saksi dan korban tersebut, lanjut Arsul.


"Polri dalam beberapa kasus ketika menempatkan seseorang itu dalam tempat aman, tetap bekerja sama dengan LPSK. Begitu juga dengan Kejaksaan.Oleh karenanya kita ingin mengetahui apakah yang dilakukan KPK ini sama atau tidak. Jangan karena KPK merasa dirinya sebagai lembaga 'super body' hingga merasa bisa melakukan sendiri, karena anggarannya yang diberikan DPR banyak, jadi tidak perlu LPSK," kilah Arsul.


Arsul juga mengatakan, Pansus Angket KPK akan memanggil LPSK, karena sebetulnya ada MoU antara LPSK dengan KPK. "Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya," pungkasnya. (dep,mp) foto: Andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...
Pansus IKN Bagi Tiga Topik Besar Kajian Pemindahan Ibu Kota
25-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Zainudin Amali menjelaskan bahwa keberadaan Pansus IKN ini yang...
Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani Negara
25-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, pemindahan ibu kota negara jangan...