DPR Desak PM Malaysia Minta Maaf Soal Insiden Bendera Terbalik

21-08-2017 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah Malaysia untuk segera memberikan peringatan keras kepada penyelenggara SEA Games 2017 terkait insiden bendera Indonesia terbalik. Kendati pemerintah Malaysia melalui menterinya sudah meminta maaf kepada Indonesia.

 

“Permintaaan maaf tidak sekedar dilakukan seorang menteri. Perdana Menteri Malaysia juga harus menyampaikan permohonan maaf secara resmi,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (21/8/2017).

 

Pasalnya, tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu, karena ini forum internasional yang melibatkan bangsa dan negara, maka pemerintah Malaysia juga harus menindak tegas kepada penanggung jawab penyelenggara SEA Games 2017.

 

Sebagaimana diketahui, insiden bendera Indonesia terbalik menjadi viral setelah diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, di akun Twitter-nya. Imam mengunggah foto buku panduan SEA Games 2017 yang memperlihatkan bendera Indonesia menjadi berwarna putih merah, yang seharusnya merah putih.

 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyayangkan insiden terbaliknya bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017 Malaysia. Retno mengatakan Indonesia telah mengambil langkah resmi dengan mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia.

 

Insiden ini membuat masyarakat Indonesia kecewa kepada Malaysia selaku tuan rumah SEA Games 2017. Pasalnya mereka bukan pertama kalinya menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. (sf/sc) foto: Odjie/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Baleg Ungkap Hambatan Proses Legislasi
08-06-2018 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menerima kunjungan Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan BEM Kampus se-DKI dan OKP...
RUU Konsultan Pajak Untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara
06-06-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan tujuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Konsultan Pajak adalah meningkatkan...
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...