DPR Desak PM Malaysia Minta Maaf Soal Insiden Bendera Terbalik

21-08-2017 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah Malaysia untuk segera memberikan peringatan keras kepada penyelenggara SEA Games 2017 terkait insiden bendera Indonesia terbalik. Kendati pemerintah Malaysia melalui menterinya sudah meminta maaf kepada Indonesia.

 

“Permintaaan maaf tidak sekedar dilakukan seorang menteri. Perdana Menteri Malaysia juga harus menyampaikan permohonan maaf secara resmi,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (21/8/2017).

 

Pasalnya, tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu, karena ini forum internasional yang melibatkan bangsa dan negara, maka pemerintah Malaysia juga harus menindak tegas kepada penanggung jawab penyelenggara SEA Games 2017.

 

Sebagaimana diketahui, insiden bendera Indonesia terbalik menjadi viral setelah diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, di akun Twitter-nya. Imam mengunggah foto buku panduan SEA Games 2017 yang memperlihatkan bendera Indonesia menjadi berwarna putih merah, yang seharusnya merah putih.

 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyayangkan insiden terbaliknya bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017 Malaysia. Retno mengatakan Indonesia telah mengambil langkah resmi dengan mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia.

 

Insiden ini membuat masyarakat Indonesia kecewa kepada Malaysia selaku tuan rumah SEA Games 2017. Pasalnya mereka bukan pertama kalinya menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. (sf/sc) foto: Odjie/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Lima Hal Belum Disetujui dalam Pembahasan RUU Penyiaran
22-09-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan ada sejumlah perbedaan pandangan antara Baleg dengan Komisi I DPR RI, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran....
RUU BUMN Akan Atur Direksi dan Komisaris BUMN
22-09-2017 / BADAN LEGISLASI
Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan bisa lebih fleksibel memberikan penguatan kepada direksi atau komisaris...
RUU Perkelapasawitan Masuk Prolegnas RUU Prioritas 2018
20-09-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI memprioritaskan RUU Perkelapasawitan sebagai RUU Prioritas 2018. Baleg DPR RI pro aktif membahas RUU Perkelapasawitan. Pembahasan...
RUU Usul Masyarakat Selayaknya Jadi Prioritas
20-09-2017 / BADAN LEGISLASI
Kepentingan masyarakat harus senantiasa menjadi tolok ukur dalam penentuan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas. Usulan Rancangan Undang-Undang yang akan...