Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018

23-08-2017 / BADAN ANGGARAN

Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah. Dalam RAPBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp 60 triliun, sama seperti tahun 2017.

 

Menanggapi Dana Desa yang tidak ada penambahan di tahun 2018, anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan kebijakan penganggaran pemerintah. Sebelumnya pemerintah beberapa kali menyatakan akan menambah Dana Desa, bahkan melipatgandakan di 2018. Muncul dugaan bahwa Dana Desa yang rawan dikorupsi menjadikan pemerintah membatalkan kenaikan.

 

"Saya sesalkan Dana Desa tidak naik, karena komitmen pemerintah sejak awal adalah membangun dari desa. Kerawanan penyalahgunaan Dana Desa sesungguhnya tidak perlu membuat komitmen ini surut," kata Hetifah, Rabu (23/8/2017).

 

Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa kerawanan korupsi Dana Desa bisa diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk koordinasi lintas kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi.

 

"Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima manfaat. Juga mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas kementerian dan berbagai level pemerintahan," jelas Hetifah.

 

Meski dalam RAPBN 2018 pemerintah tidak menaikkan Dana Desa, anggota DPR RI dapil Kaltim-Kaltara ini akan mengusulkan penambahan pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2018.

 

"Dalam pembahasan nanti di Banggar DPR RI kita akan mengusulkan agar Dana Desa ditingkatkan," katanya. 

 

Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761,0 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 701,0 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. (hs/sc) foto : Andri/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite
18-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan...
Banggar Sepakati Asumsi Makro 2019
17-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Setelah melalui perubahan, akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan asumsi makro dalam...
Pemerintah Harus Koreksi Asumsi Nilai Rupiah
15-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran DPR RI sebetulnya sudah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 14.500 per...
Banggar Minta Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Masuk PNBP
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Suasana Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah. Foto: Arief/Rni Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk...