Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018

23-08-2017 / BADAN ANGGARAN

Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah. Dalam RAPBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp 60 triliun, sama seperti tahun 2017.

 

Menanggapi Dana Desa yang tidak ada penambahan di tahun 2018, anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan kebijakan penganggaran pemerintah. Sebelumnya pemerintah beberapa kali menyatakan akan menambah Dana Desa, bahkan melipatgandakan di 2018. Muncul dugaan bahwa Dana Desa yang rawan dikorupsi menjadikan pemerintah membatalkan kenaikan.

 

"Saya sesalkan Dana Desa tidak naik, karena komitmen pemerintah sejak awal adalah membangun dari desa. Kerawanan penyalahgunaan Dana Desa sesungguhnya tidak perlu membuat komitmen ini surut," kata Hetifah, Rabu (23/8/2017).

 

Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa kerawanan korupsi Dana Desa bisa diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk koordinasi lintas kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi.

 

"Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima manfaat. Juga mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas kementerian dan berbagai level pemerintahan," jelas Hetifah.

 

Meski dalam RAPBN 2018 pemerintah tidak menaikkan Dana Desa, anggota DPR RI dapil Kaltim-Kaltara ini akan mengusulkan penambahan pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2018.

 

"Dalam pembahasan nanti di Banggar DPR RI kita akan mengusulkan agar Dana Desa ditingkatkan," katanya. 

 

Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761,0 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 701,0 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. (hs/sc) foto : Andri/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...