Negara Harus Jamin Kesejahteraan Rakyat

24-08-2017 / PARIPURNA

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga RAPBN 2018 harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat. Beberapa aspek didorong agar RAPBN 2018 tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

“Anggaran yang diputuskan harus melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat agar kesejahteraan tidak hanya sebatas di atas kertas. Pembangunan harus memperhatikan sosial budaya penduduk ada,” ujar Adisatya saat menyampaikan Pemandangan  Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap  Pokok-pokok RAPBN tahun 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

 

Ia meminta pemerintah untuk senantiasa memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam kondisi surplus, agar lapangan kerja baru dapat tercipta dan dengan sendirinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah harus memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam posisi surplus. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru agar daya beli meningkat,” sambungnya.

 

Politisi PDIP ini juga mendesak pemerintah untuk mencermati pasar uang terkait suku bunga. Selain itu terkait harga minyak, pemerintah juga didorong untuk menciptakan kemandirian migas nasional.

 

“Pemerintah perlu mencermati pasar uang domestik global terkait suku bunga. Pemerintah juga perlu mencermati harga minyak dunia secara hati-hati agar mampu mendorong kemandirian migas nasional,” terangnya.

 

Semangat HUT RI ke 72 menurutnya, harus dijadikan alasan untuk mampu menghadirkan RAPBN 2018 yang berkualitas dalam menciptakan kekokohan berbangsa dan bernegara. Merdeka, tandasnya,  adalah saat negara mampu menghadirkan pekerjaan tetap bagi masyarakatnya.  “Kemerdekaan jadi momentum untuk perkuat amalan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Merdeka berarti negara hadir dalam menyediakan pekerjaan tetap,” tukasnya. (hs/sc). Foto: Jaka/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masa Persidangan II, Pengawasan DPR meliputi Pemilu dan Angket KPK
15-11-2017 / PARIPURNA
Masa Persidangan II DPR RI, Tahun Sidang 2017-2018, telah dibuka oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam masa sidang...
DPR Minta KPU dan Bawaslu Percepat Regulasi Pemilu Serentak 2019
15-11-2017 / PARIPURNA
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden 2019, tahapannya sudah dimulai sejak bulan Oktober 2017 lalu. DPR minta...
Legislator Usulkan Bentuk TPF Penyanderaan di Papua
15-11-2017 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Jimmy Demianus Ijie mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus penyaderaan 1.300 warga sipil di Tembagapura,...
Ketua DPR Ingin Pelaksanakan APBN 2018 Transparan dan Akuntabel
15-11-2017 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan keingannya agar pelaksanakan APBN 2018 dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tujuan pembangunan untuk...