Negara Harus Jamin Kesejahteraan Rakyat

24-08-2017 / PARIPURNA

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga RAPBN 2018 harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat. Beberapa aspek didorong agar RAPBN 2018 tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

“Anggaran yang diputuskan harus melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat agar kesejahteraan tidak hanya sebatas di atas kertas. Pembangunan harus memperhatikan sosial budaya penduduk ada,” ujar Adisatya saat menyampaikan Pemandangan  Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap  Pokok-pokok RAPBN tahun 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

 

Ia meminta pemerintah untuk senantiasa memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam kondisi surplus, agar lapangan kerja baru dapat tercipta dan dengan sendirinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah harus memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam posisi surplus. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru agar daya beli meningkat,” sambungnya.

 

Politisi PDIP ini juga mendesak pemerintah untuk mencermati pasar uang terkait suku bunga. Selain itu terkait harga minyak, pemerintah juga didorong untuk menciptakan kemandirian migas nasional.

 

“Pemerintah perlu mencermati pasar uang domestik global terkait suku bunga. Pemerintah juga perlu mencermati harga minyak dunia secara hati-hati agar mampu mendorong kemandirian migas nasional,” terangnya.

 

Semangat HUT RI ke 72 menurutnya, harus dijadikan alasan untuk mampu menghadirkan RAPBN 2018 yang berkualitas dalam menciptakan kekokohan berbangsa dan bernegara. Merdeka, tandasnya,  adalah saat negara mampu menghadirkan pekerjaan tetap bagi masyarakatnya.  “Kemerdekaan jadi momentum untuk perkuat amalan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Merdeka berarti negara hadir dalam menyediakan pekerjaan tetap,” tukasnya. (hs/sc). Foto: Jaka/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Beri Catatan dan Dukungan pada KEM-PPKF 2019 Usulan Pemerintah
31-05-2018 / PARIPURNA
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran...
Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia
31-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri...
Pemerintah Yakini Tax Ratio 2019 Capai 11,4-11,9 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Pemerintah meyakini tax ratio atau penerimaan pajak tahun 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 persen. Optimisme pemerintah ini didasari oleh...
Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen....