Kesejahteraan Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat

24-08-2017 / PARIPURNA

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI  Eni Maulani Saragih meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 % dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.

 

“Pertumbuhan ekomoni 2018 realistis seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Eni saat menyampaikan pemandangan fraksinya  menanggapi Pokok-pokok RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017)

 

Angka kemiskinan diminta untuk  segera diturunkan dalam RAPBN 2018. Menurutnya kestabilan rupiah  menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan. “Kami minta pemerintah  fokus pada penurunan jumlah angka kemiskinan. Pemerintah  dituntut untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah,” ujar Eni.

 

Selanjutnya, RAPBN 2018 juga dituntut untuk mampu menghadirkan jawaban dalam menjawab tantangan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan saja. “Penyusunan RAPBN harus dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahtaeraan masyarakat,” terang Eni.

 

Terkait utang yang dilakukan pada RAPBN 2018, politisi Golkar ini mendesak agar utang tersebut dilakukan untuk mencapai hal-hal produktif bukan untuk pengeluaran konsumtif saja.  “Pemerintah harus memastikan penggunaan utang yang produktif,” tukas Eni. (hs/sc) Foto: Arief/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Protes Penanganan Persoalan di Tanah Papua
14-09-2017 / PARIPURNA
Papua dan Papua Barat, sebagai salah satu wilayah di Timur Indonesia, memiliki sejumlah persoalan spesifik, yang seharusnya membutuhkan penyelesaian yang...
Bahaya Merkuri Sama Dengan Bahaya Narkoba
14-09-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai, bahaya penggunaan merkuri sama berbahayanya dengan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, menurutnya, Indonesia...
UU Konvensi Minimata untuk Selamatkan Lingkungan Indonesia
14-09-2017 / PARIPURNA
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri pada Rapat Paripurna. Anggota Komisi III...
Paripurna DPR Setuju Perpanjang Pembahasan RUU Terorisme
13-09-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak...