DPR Terima RATBI 2018

29-08-2017 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Bidang Korekku Taufik Kurniawan menerima Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI)  Anggaran Operasional Tahun 2018. DPR mengapresiasi langkah Gubernur BI Agus Martowardojo yang memulai tradisi tersebut.

 

"Kami mengapresiasi adanya suatu tradisi yang baru dari BI,  yang menyampaikan anggaran tahun BI secara rutin setiap tahunnya,"  ungkap Taufik usai menerima Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (28/8/2017).

 

Menurut taufik, penyerahan RATBI ini akan menjadi satu dalam rangkaian proses pembahasan anggaran 2018 di Komisi XI dan Badan Anggaran, yang mana BI juga akan menyuguhkan data persandingan dengan data dari Badan Pusat Statistik terkait laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2018.

 

"Ataupun terkait dengan inflasi dan segala macam yang terkait dengan makro ekonomi sehingga persandingan data semakin lebih memperkuat dan mempertajam akurasi data teman-teman di Komisi XI manakala ditetapkan asumsi makro," jelas Taufik

 

Dalam kesempatan tersebut,  Agus Martowardojo juga menyampaikan kondisi perekonomian negara secara umum. Menurutnya,  kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dikatakan berada di angka 5,01 persen. Sedangkan dari sisi pengendalian inflasi Indonesia masih aman. Sebab, inflasi berada di kisaran 4 persen pada 2017.

 

Sementara dari segi neraca pembayaran, Agus mengatakan Indonesia berada dalam kondisi surplus. Kondisi rupiah terhadap dolar juga mengalami apresiasi.

 

“Kita lihat neraca pembayaran Indonesia dalam kondisi surplus. Tahun ini, rencananya ada di US$ 7 miliar surplus. Kita lihat bahwa nilai tukar rupiah pada 2016 menunjukkan kondisi yang apresiasi terhadap dolar dan kinerja rupiah itu yang terbaik di Asia Pasifik,” jelas Agus. 

 

"Perencanaan 2018 sudah  kami suguhkan dalam dokumen kita harapkan anggaran ini bisa dibahas dan disetujui, sehingga akan membuat lembaga negara BI bekerja dengan baik untuk menjalankan fungsi moneter, makro prudensial, sistem pembayaran dan peredaran uang rupiah," sambung mantan Menteri Keuangan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. (ann/sc) foto : Runi/jk

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polandia Harus Berikan Fasilitas Bebas Visa Schengen untuk Indonesia
23-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengharapkan dukungan Polandia terkait pemberian fasilitas bebas visa Schengen. "Dengan pemberian bebas visa tentu saja...
Diperlukan Optimalisasi dan Realisasi Kerjasama Bilateral Indonesia-Polandia
21-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan kerja sama bilateral Indonesia-Polandia sudah terjalin dengan baik, tinggal diperlukan optimalisasi dan realisasi....
Indonesia-Polandia Perlu Meningkatkan Kerjasama di Sektor Pertanian
21-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kunjungannya ke Polandia melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan H.E...
Setelah UU Desa, Pembangunan Merata Ke Seluruh Indonesia
20-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah sangat bersyukur setelah UU Desa diberlakukan pada masa Pemerintahan...