RAPBN 2018 Fokus Penanganan Perlindungan Sosial

31-08-2017 / PARIPURNA

Seluruh fraksi di DPR sepakat agar RAPBN 2018 difokuskan dalam program perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat miskin dan alokasi subsidi yang tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat memberikan pandangan mini fraksi pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis lalu, (24/8/2017).

 

Sebagai jawaban atas desakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab bahwa pemerintah akan memberikan prioritas tinggi pada aspek keadilan sosial dan penurunan kesenjangan. Belanja negara di RAPBN 2018 yang mencapai Rp 2.204 triliun adalah untuk pembangunan nasional yang fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan masyarakat miskin.

 

“Untuk penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 292 triliun yang mengacu pada basis data terpadu, diharapkan agar tepat sasaran,” tutur Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017)

 

Alokasi anggaran tersebut diarahkan pada perluasan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 17,3 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), memperluas cakupan bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Rp 13,5 triliun untuk 10 juta KPM, subsidi pangan (rastra) sebesar Rp 7,3 triliun untuk 5,6 KPM.

 

Serta dianggarkan juga jaminan kesehatan bagi 92,4 juta rakyat miskin sebesar Rp 25,5 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 19,7 juta siswa dengan alokasi sebesar Rp 10,5 triliun dan beasiswa bidik misi bagi 401,5 ribu mahasiswa dengan alokasi Rp 4,1 triliun.

 

“Pemerintah juga mendukung kemandiian usaha rakyat dengan mengalokasikan anggaran bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 2,5 triliun  dan subsidi kredit ushaa rakyat sebesar Rp 120 triliun,” ujar Sri Mulyani.

 

Melalui program ini diharapkan akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan dapat memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Sehingga implementasinya perlu diawasi secara ketat, agar tidak ada penyalahgunaan. (hs/sc) Foto: Kresno/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masa Persidangan II, Pengawasan DPR meliputi Pemilu dan Angket KPK
15-11-2017 / PARIPURNA
Masa Persidangan II DPR RI, Tahun Sidang 2017-2018, telah dibuka oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam masa sidang...
DPR Minta KPU dan Bawaslu Percepat Regulasi Pemilu Serentak 2019
15-11-2017 / PARIPURNA
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden 2019, tahapannya sudah dimulai sejak bulan Oktober 2017 lalu. DPR minta...
Legislator Usulkan Bentuk TPF Penyanderaan di Papua
15-11-2017 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Jimmy Demianus Ijie mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus penyaderaan 1.300 warga sipil di Tembagapura,...
Ketua DPR Ingin Pelaksanakan APBN 2018 Transparan dan Akuntabel
15-11-2017 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan keingannya agar pelaksanakan APBN 2018 dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tujuan pembangunan untuk...