DPR Kecam Keras Tragedi Kemanusiaan Myanmar

31-08-2017 / PARIPURNA

DPR RI mengecam keras tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyampaikan Pimpinan DPR akan mengundang Pimpinan Fraksi-fraksi untuk rapat konsultasi yang akan diagendakan sesegera mungkin.

 

"Tadi sudah didiskusikan dengan pimpinan mulai dari Ketua DPR pak Novanto, pak Fahri Hamzah, kita akan menindaklanjuti secara serius terkait dari aspirasi kawan-kawan semua," papar Taufik saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

 

Diketahui, kekerasan di Rakhine, Myanmar yang terjadi akhir-akhir ini telah mengakibatkan empat kampung dibakar oleh aparat keamanan, sehingga membuat warga menyelamatkan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Gelombang pengungsian terbaru dipicu oleh serangan mematikan terhadap pos-pos keamanan di Rakhine oleh milisi Rohingya yang dibalas dengan operasi keamanan oleh militer Myanmar.

 

Setidaknya 110 orang tewas, 11 di antaranya pejabat negara bagian, sementara ribuan warga sipil mengungsi ke Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) mencatat jumlah warga Rohingya yang mengungsi mencapai sedikitnya 18.445 orang.

 

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama,  empat anggota DPR RI yakni Almuzzammil Yusuf (F-PKS), Yandri Susanto (F-PAN), Sodik Mudjahid (F-Gerindra), dan Junimart Girsang (F-PDIP) menyampaikan pernyataan sikapnya tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

 

Bahkan Yandri mengusulkan, agar pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Myanmar agar memberikan keterangan secara jelas, apa yang terjadi di negaranya. Jika benar Myanmar secara sengaja melanggar hak-hak kemanusiaan maka dubesnya layak diusir dari tanah air Indonesia.

 

"F PAN juga mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia bapak Presiden, supaya melalui Duta Besar Myanmar yang ada di Jakarta, diminta keterangan langsung, apa yang sebenarnya terjadi, kalau ada hal-hal yang patut dilakukan lebih lanjut, kami mengusulkan duta besar Myanmar diusir dari Negara Republik Indonesia," tandas Yandri.

 

Setelah itu, Almuzzammil Yusuf mengatakan peran aktif Indonesia dalam tragedi kemanusiaan adalah amanat konstitusi, dalam rangka menyelenggarakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di muka bumi, karena tidak sesuai dengan peri kamanusiaan dan pri keadilan.

 

"Sebagai bagian dari amanat konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kamanusiaan dan pri keadilan," ungkap Almuzamil. (eko/sc) Foto: Jaka/jk

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Protes Penanganan Persoalan di Tanah Papua
14-09-2017 / PARIPURNA
Papua dan Papua Barat, sebagai salah satu wilayah di Timur Indonesia, memiliki sejumlah persoalan spesifik, yang seharusnya membutuhkan penyelesaian yang...
Bahaya Merkuri Sama Dengan Bahaya Narkoba
14-09-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai, bahaya penggunaan merkuri sama berbahayanya dengan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, menurutnya, Indonesia...
UU Konvensi Minimata untuk Selamatkan Lingkungan Indonesia
14-09-2017 / PARIPURNA
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri pada Rapat Paripurna. Anggota Komisi III...
Paripurna DPR Setuju Perpanjang Pembahasan RUU Terorisme
13-09-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak...