DPR Kecam Keras Tragedi Kemanusiaan Myanmar

31-08-2017 / PARIPURNA

DPR RI mengecam keras tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyampaikan Pimpinan DPR akan mengundang Pimpinan Fraksi-fraksi untuk rapat konsultasi yang akan diagendakan sesegera mungkin.

 

"Tadi sudah didiskusikan dengan pimpinan mulai dari Ketua DPR pak Novanto, pak Fahri Hamzah, kita akan menindaklanjuti secara serius terkait dari aspirasi kawan-kawan semua," papar Taufik saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

 

Diketahui, kekerasan di Rakhine, Myanmar yang terjadi akhir-akhir ini telah mengakibatkan empat kampung dibakar oleh aparat keamanan, sehingga membuat warga menyelamatkan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Gelombang pengungsian terbaru dipicu oleh serangan mematikan terhadap pos-pos keamanan di Rakhine oleh milisi Rohingya yang dibalas dengan operasi keamanan oleh militer Myanmar.

 

Setidaknya 110 orang tewas, 11 di antaranya pejabat negara bagian, sementara ribuan warga sipil mengungsi ke Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) mencatat jumlah warga Rohingya yang mengungsi mencapai sedikitnya 18.445 orang.

 

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama,  empat anggota DPR RI yakni Almuzzammil Yusuf (F-PKS), Yandri Susanto (F-PAN), Sodik Mudjahid (F-Gerindra), dan Junimart Girsang (F-PDIP) menyampaikan pernyataan sikapnya tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

 

Bahkan Yandri mengusulkan, agar pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Myanmar agar memberikan keterangan secara jelas, apa yang terjadi di negaranya. Jika benar Myanmar secara sengaja melanggar hak-hak kemanusiaan maka dubesnya layak diusir dari tanah air Indonesia.

 

"F PAN juga mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia bapak Presiden, supaya melalui Duta Besar Myanmar yang ada di Jakarta, diminta keterangan langsung, apa yang sebenarnya terjadi, kalau ada hal-hal yang patut dilakukan lebih lanjut, kami mengusulkan duta besar Myanmar diusir dari Negara Republik Indonesia," tandas Yandri.

 

Setelah itu, Almuzzammil Yusuf mengatakan peran aktif Indonesia dalam tragedi kemanusiaan adalah amanat konstitusi, dalam rangka menyelenggarakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di muka bumi, karena tidak sesuai dengan peri kamanusiaan dan pri keadilan.

 

"Sebagai bagian dari amanat konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kamanusiaan dan pri keadilan," ungkap Almuzamil. (eko/sc) Foto: Jaka/jk

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Beri Catatan dan Dukungan pada KEM-PPKF 2019 Usulan Pemerintah
31-05-2018 / PARIPURNA
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran...
Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia
31-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri...
Pemerintah Yakini Tax Ratio 2019 Capai 11,4-11,9 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Pemerintah meyakini tax ratio atau penerimaan pajak tahun 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 persen. Optimisme pemerintah ini didasari oleh...
Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen....