DPR Kecam Keras Tragedi Kemanusiaan Myanmar

31-08-2017 / PARIPURNA

DPR RI mengecam keras tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyampaikan Pimpinan DPR akan mengundang Pimpinan Fraksi-fraksi untuk rapat konsultasi yang akan diagendakan sesegera mungkin.

 

"Tadi sudah didiskusikan dengan pimpinan mulai dari Ketua DPR pak Novanto, pak Fahri Hamzah, kita akan menindaklanjuti secara serius terkait dari aspirasi kawan-kawan semua," papar Taufik saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

 

Diketahui, kekerasan di Rakhine, Myanmar yang terjadi akhir-akhir ini telah mengakibatkan empat kampung dibakar oleh aparat keamanan, sehingga membuat warga menyelamatkan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Gelombang pengungsian terbaru dipicu oleh serangan mematikan terhadap pos-pos keamanan di Rakhine oleh milisi Rohingya yang dibalas dengan operasi keamanan oleh militer Myanmar.

 

Setidaknya 110 orang tewas, 11 di antaranya pejabat negara bagian, sementara ribuan warga sipil mengungsi ke Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) mencatat jumlah warga Rohingya yang mengungsi mencapai sedikitnya 18.445 orang.

 

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama,  empat anggota DPR RI yakni Almuzzammil Yusuf (F-PKS), Yandri Susanto (F-PAN), Sodik Mudjahid (F-Gerindra), dan Junimart Girsang (F-PDIP) menyampaikan pernyataan sikapnya tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

 

Bahkan Yandri mengusulkan, agar pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Myanmar agar memberikan keterangan secara jelas, apa yang terjadi di negaranya. Jika benar Myanmar secara sengaja melanggar hak-hak kemanusiaan maka dubesnya layak diusir dari tanah air Indonesia.

 

"F PAN juga mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia bapak Presiden, supaya melalui Duta Besar Myanmar yang ada di Jakarta, diminta keterangan langsung, apa yang sebenarnya terjadi, kalau ada hal-hal yang patut dilakukan lebih lanjut, kami mengusulkan duta besar Myanmar diusir dari Negara Republik Indonesia," tandas Yandri.

 

Setelah itu, Almuzzammil Yusuf mengatakan peran aktif Indonesia dalam tragedi kemanusiaan adalah amanat konstitusi, dalam rangka menyelenggarakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di muka bumi, karena tidak sesuai dengan peri kamanusiaan dan pri keadilan.

 

"Sebagai bagian dari amanat konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kamanusiaan dan pri keadilan," ungkap Almuzamil. (eko/sc) Foto: Jaka/jk

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masa Persidangan II, Pengawasan DPR meliputi Pemilu dan Angket KPK
15-11-2017 / PARIPURNA
Masa Persidangan II DPR RI, Tahun Sidang 2017-2018, telah dibuka oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam masa sidang...
DPR Minta KPU dan Bawaslu Percepat Regulasi Pemilu Serentak 2019
15-11-2017 / PARIPURNA
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden 2019, tahapannya sudah dimulai sejak bulan Oktober 2017 lalu. DPR minta...
Legislator Usulkan Bentuk TPF Penyanderaan di Papua
15-11-2017 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Jimmy Demianus Ijie mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus penyaderaan 1.300 warga sipil di Tembagapura,...
Ketua DPR Ingin Pelaksanakan APBN 2018 Transparan dan Akuntabel
15-11-2017 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan keingannya agar pelaksanakan APBN 2018 dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tujuan pembangunan untuk...