Pansus Angket KPK Minta Pandangan Tiga Organisasi Profesi

04-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Pansus Hak Angket KPK DPR RI meminta pandangan sekaligus informasi mengenai penegakan hukum, khususnya bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pandangan dari tiga organisasi profesi ini kian memperkaya pandangan Pansus terhadap KPK yang diberi wewenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

 

“Pansus Angket minta pandangan dan pemikiran arah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi,” kata Masinton saat memimpin rapat dengar pendapat, Senin (04/9/2017). Hadir dalam rapat tersebut Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, dan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia. Ketiga organisasi ini memberi pandangan dari perspektif masing-masing, baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pemeriksaan di pengadilan.

 

Pansus terus memfokuskan diri pada pelaksanaan tugas KPK. Selama ini Pansus, selalu menemukan indikasi-indikasi pelanggaran kewenangan, baik yang dilakukan komisioner maupun penyidiknya. Bahkan, secara kelembagaan KPK juga selalu mendapat sorotan tajam Pansus.

 

“Pansus Angket memfokuskan pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Dalam pelaksanaannya tersebut terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan aspek kelembagaan, kewenangan, serta pengelolaan internal KPK itu sendiri, baik yang menyangkut SDM maupun tata kelola anggaran, serta efektivitas KPK dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap Masinton dalam rapat tersebut. (mh)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...