Perlu Solusi Konkret Atasi Krisis Rohingya

04-09-2017 / PIMPINAN

Konflik yang melanda etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah menjadi sorotan dunia. Tak terkecuali Indonesia, yang termasuk negara di Kawasan Asean. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong Indonesia harus hadir memberikan solusi konkret terhadap krisis kemanusiaan ini.

 

“Harus ada solusi terbaik, tanpa mengintervensi politik dalam negeri Myanmar, lebih kepada aspek kemanusiaan dan jangan sampai genosida menghilangkan suatu kaum. Barangkali boleh diusulkan penyelesaian seperti MoU dengan Aceh dengan perjanjian Helsinki,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

 

Taufik menambahkan, mayoritas fraksi di DPR menyoroti banyaknya korban dalam krisis kemanusiaan ini. Hal itu pun terlihat pada Rapat Paripurna DPR yang digelar pekan lalu, Kamis (31/8/2017). Pasalnya, kasus yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga harus disikapi secara serius. Untuk mencari solusi konkret tersebut, DPR akan menindaklanjuti dalam rapat pimpinan, dan menyusun sejumlah rekomendasi.

 

“Kita akan lakukan rapim ditindaklanjuti kemudian kami akan konsultasi rapat pimpinan fraksi sebagai rekomendasi politik resmi dari DPR,” imbuh Politisi F-PAN itu.

 

Taufik memastikan, salah satu rekomendasi DPR adalah permintaan agar penghargaan nobel perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi agar dicabut. Suu Kyi dianggap gagal menjaga misi perdamaian dengan pembiaran yang terjadi di Rakhine.

 

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan, rekomendasi resmi DPR RI itu akan diteruskan ke World Parliamentary Forum yang digelar di Bali pada Rabu ini. Forum ini diikuti oleh 47 negara termasuk Myanmar.

 

“Forum itu diikuti 47 negara, termasuk Myanmar juga hadir. Karena ini sudah serius dan sudah mengarah ke genosida, di situ DPR akan gunakan diplomasi parlemen untuk bawa rekomendasi DPR yang tadi,” komitmen Taufik. (sf,mp)/foto:runi/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polandia Harus Berikan Fasilitas Bebas Visa Schengen untuk Indonesia
23-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengharapkan dukungan Polandia terkait pemberian fasilitas bebas visa Schengen. "Dengan pemberian bebas visa tentu saja...
Diperlukan Optimalisasi dan Realisasi Kerjasama Bilateral Indonesia-Polandia
21-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan kerja sama bilateral Indonesia-Polandia sudah terjalin dengan baik, tinggal diperlukan optimalisasi dan realisasi....
Indonesia-Polandia Perlu Meningkatkan Kerjasama di Sektor Pertanian
21-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kunjungannya ke Polandia melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan H.E...
Setelah UU Desa, Pembangunan Merata Ke Seluruh Indonesia
20-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah sangat bersyukur setelah UU Desa diberlakukan pada masa Pemerintahan...