KPK Arogan Menuding Pansus Menghalangi Penyidikan

04-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai arogan, karena telah menuding Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengganggu proses peradilan (obstruction of justice). Pansus Hak Angket yang dibentuk DPR ini dilindungi konstitusi.

 

Demikian penegasan Anggota Pansus Hak Angket KPK Daeng Muhammad di sela-sela rapat Pansus, Senin (4/9/2017). Tudingan yang dialamatkan KPK terhadap Pansus itu dilontarkan Ketua KPK sendiri Agus Raharjo. Adalah hak DPR untuk membentuk Pansus Hak Angket dan lembaga lain harus menghormatinya. Sejauh ini, Pansus tak pernah intervensi atau menghalang-halangi peyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan KPK.

 

“Anda bisa bayangkan Ketua KPK mengancam kami, karena dianggap melakukan penghalangan penyidikan dan dikenakan Pasal 21 UU Tipikor. Ini, kan, keterlaluan. Buat saya ini adalah arogansi lembaga terhadap lembaga lainnya. Lembaga KPK dibentuk dengan UU yang sifatnya ad-hoc. Lembaga utamanya adalah kepolisian dan kejaksaan. Fungsi KPK untuk menguatkan dua lembaga utama itu dengan melakukan supervisi dan koordinasi,” tandas Daeng.

 

Politisi PAN ini tak habis pikir dengan sikap Ketua KPK yang menuding Pansus dengan pernyataannya itu. Padahal, DPR adalah lembaga tinggi negara yang punya hak penuh membentuk Pansus untuk mengawasi KPK. Pansus hanya ingin bertanya dan mengonfirmasi berbagai temuan yang didapatnya menyangkut penyelewenagan yang dilakukan KPK. Lembaga antirasuah ini tinggal menjawab saja, tanpa perlu menuding DPR melakukan obstruction of justice.

 

Ditambahkan Daeng, KPK tak perlu merasa dirinya lebih superior atas lembaga lainnya. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang lebih kuat daripada lembaga lainnya. “Harusnya ini didengar juga oleh Pimpinan KPK. Kita ingin sama-sama membangun negara, bagaimana kita punya penegakan hukum yang berkeadilan, terbuka, dan transparan ke publik,” ucap Daeng kepada pers. (dep)/foto:iwan armanias/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....
Pembangunan Port Baru di Pelindo IV Tak Bisa Dihindarkan
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Konektivitas ekspor dan impor antar daerah yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri merupakan salah satu penunjang peningkatan ekonomi...
Masyarakat Distrik Seget Keluhkan Rusaknya Jalan Darat
19-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat berada sekitar 50 km dari Kota Sorong, untuk menjangkaunya harus menggunakan jalur laut...