Koordinasi dan Supervisi KPK Tak Berjalan

05-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Setelah Pansus Angket KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga organisasi profesi, Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, dan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, terkonfirmasi bahwa tugas koordinasi dan supervisi KPK tidak berjalan. Padahal, menurut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi adalah tugas utama KPK. 

 

"Kami ingin melakukan konfirmasi pak. Ada empat objek, penyelidikan pansus ini, yang  terkait dengan kelembagaan dengan kewenangannya, dengan tata kelola SDM-nya, dan tata kelola anggarannya. Ternyata terkonfirmasikan, fungsi koordinasi dan superfisi itu tidak berjalan, betul pak ya," ungkap Agun di ruang rapat KK 1, Gedung Nusantara, Senin (4/9/2017) sore. 

 

Agun juga menyampaikan, bahwa antara lembaga penegak hukum, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK harus menjalin sinergi, tapi nyatanya KPK dengan dalih lex specialis sering kali berjalan tanpa koordinasi. Seandainya KPK menjalin koordinasi dengan baik maka niscaya tidak akan timbul kegaduhan. Padahal sudah ada nota kesepahaman antara tiga lembaga penegakan hukum ini. 

 

"Ada nota kesepahaman, antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, jelas sekali di sini bahwa sinergitas harus dijalankan. ternyata ini tidak dipatuhi. Kalau koordinasi dan supervisi itu ada, tidak akan menimbulkan kegaduhan. Jadi bikin gaduh terus KPK ini pak. terkonfirmasi," ungkap Agun. 

 

Disisi lain, Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu menyampaikan penegakan hukum harus terintegrasi. Tidak ada lembaga yang merasa paling super, penegakan hukum harus sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga, baik Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Lembaga Peradilan. "Agar penegakan hukum kita bisa benar-benar terintegrasi dalam satu sistem peradilan pidana atau criminal justice system," ujar Masinton. (eko)/foto:iwan armanias/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....
Pembangunan Port Baru di Pelindo IV Tak Bisa Dihindarkan
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Konektivitas ekspor dan impor antar daerah yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri merupakan salah satu penunjang peningkatan ekonomi...
Masyarakat Distrik Seget Keluhkan Rusaknya Jalan Darat
19-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat berada sekitar 50 km dari Kota Sorong, untuk menjangkaunya harus menggunakan jalur laut...