Dana Desa Untuk Pembangunan Indonesia, Bukan Jawa Saja

06-09-2017 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji menegaskan agar RAPBN 2018 diperuntukan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tidak saja pembangunan untuk Pulau Jawa semata. Hal ini diutarakan berdasarkan pengamatannya yang saat ini pembangunan yang dilakukan pemerintah masih berfokus di Pulau Jawa saja, hal itu terlihat dari besaran distribusi dana desa yang tidak merata.

 

“Fokus kita membangun Indonesia, bukan Jawa. Mohon dalam konstruksi distribusi dana transfer daerah itu mempertimbangkan betul-betul kemajuan di luar Jawa,” tutur Sirmadji saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Hukum dan HAM,  dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, (5/09/2017).

 

Politisi PDIP ini mencontohkan, dalam distribusi dana desa di Jawa Timur jumlahnya 7 kali lipat dari distribusi dana desa di Maluku Utara. Sehingga ini menunjukan adanya ketimpangan distribusi yang menyebabkan Pulau Jawa pertumbuhannya masih jauh lebih cepat dibanding daerah Maluku Utara.

 

“Maluku Utara itu distribusi dana desanya dibanding Jawa Timur itu tujuh kali Maluku Utara. Itu artinya percepatan Jawa Timur itu maju 7 kali lebih cepat dari Maluku Utara, mohon ini jadi perhatian,” jelas Sirmadji.

 

Dengan adanya distribusi dana desa yang merata, menurutnya akan dapat mempercepat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Meksipun, pada RAPBN 2018, anggaran dana desa tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 60 trililun. 

 

Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761,0 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 701 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. (hs).foto:Jayadi


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite
18-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan...
Banggar Sepakati Asumsi Makro 2019
17-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Setelah melalui perubahan, akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan asumsi makro dalam...
Pemerintah Harus Koreksi Asumsi Nilai Rupiah
15-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran DPR RI sebetulnya sudah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 14.500 per...
Banggar Minta Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Masuk PNBP
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Suasana Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah. Foto: Arief/Rni Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk...