Perempuan Bisa Menjadi Gubernur Yogyakarta

06-09-2017 / LAIN-LAIN

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DI Yogyakarta, pada Kamis (31/8/2017) lalu. Implikasi dari putusan dengan nomor 88/PUU-XIV/2016 itu adalah perempuan bisa menjadi Gubernur Yogyakarta.

 

“Jadi, putusan MK bersifat final dan mengikat, yang otomatis perempuan bisa menjadi Gubernur Yogyakarta. Dan, secara teknis, tak ada hubungannya dengan aturan internal Keraton Yogyakarta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dalam diskusi “Dampak Dikabulkannya Gugatan UU No.13/2012” bersama pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/9/2017).

 

Lukman pun menyarankan agar DPRD dan Pemda Yogyakarta merubah peraturan daerah (Perda) yang mensyaratkan agar gubernur mempunyai istri itu dirubah. Sebab, Perda itu tak boleh bertentangan dengan UU, dan keluarga Keraton juga harus merubah aturan (Ugeran) internal keluarga.

 

Perubahan itu antara lain, masih kata Lukman, jika selama ini gubernur dan Sultan Yogyakarta, itu laki-laki, maka dengan putusan MK tersebut kalau Sultannya perempuan (Sulthanah), maka dia bisa menjadi gubernur.

 

“Inilah yang sangat tergantung kepada aturan internal keluarga Keraton sendiri,” imbuh Politisi PKB itu.

 

Permasalahan yang muncul diakui Lukman, memang di internal keluarga sendiri terjadi perbedaan pendapat soal khalifah, sultan, dan gubernur itu sendiri. Dimana secara kultural, Sultan itu tak pernah dijabat oleh perempuan. Namun, putusan MK tersebut menurut Lukman, sudah berlaku tanpa harus menunggu revisi UUK DIY.

 

“Untuk itu, putri Sultan HB X bisa menjadi gubernur. Dimana putusan MK itu tak bertentangan dengan UU dan bukan hanya terkait wilayahnya, namun juga produk hukumnya. Kalau tak sejalan dengan UU harus dirubah. Tapi, itu tergantung kepada keluarga Keraton,” pungkas politisi asal dapil Riau itu.

 

Hal yang sama pun diungkapkan Margarito Kamis, bahwa perempuan itu bisa menjadi gubernur. Sehingga jika sultannya perempuan, otomatis menjadi gubernur.

 

“Tapi, itu urusan internal keluarga Keraton. Sehingga tragis kalau perempuan tak boleh menjadi gubernur. Namun, sekali lagi semua tergantung keluarga Keraton,” tandasnya. (sf,mp) foto: runi


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BNPP Harus Dikeluarkan Dari Kemendagri
25-09-2017 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) harus dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri,...
Hidroponik, Solusi Menanam di Tengah Ibukota
25-09-2017 / LAIN-LAIN
Anggota komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Soemarijanto (F-PDI Perjuangan) mengungkapkan, dengan adanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) membuatnya...
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR
22-09-2017 / LAIN-LAIN
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung...
UU Pemilu Tidak Mengatur Kepala Daerah Terpilih Lalu Kena OTT KPK
19-09-2017 / LAIN-LAIN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT)...