Perempuan Bisa Menjadi Gubernur Yogyakarta

06-09-2017 / LAIN-LAIN

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DI Yogyakarta, pada Kamis (31/8/2017) lalu. Implikasi dari putusan dengan nomor 88/PUU-XIV/2016 itu adalah perempuan bisa menjadi Gubernur Yogyakarta.

 

“Jadi, putusan MK bersifat final dan mengikat, yang otomatis perempuan bisa menjadi Gubernur Yogyakarta. Dan, secara teknis, tak ada hubungannya dengan aturan internal Keraton Yogyakarta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dalam diskusi “Dampak Dikabulkannya Gugatan UU No.13/2012” bersama pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/9/2017).

 

Lukman pun menyarankan agar DPRD dan Pemda Yogyakarta merubah peraturan daerah (Perda) yang mensyaratkan agar gubernur mempunyai istri itu dirubah. Sebab, Perda itu tak boleh bertentangan dengan UU, dan keluarga Keraton juga harus merubah aturan (Ugeran) internal keluarga.

 

Perubahan itu antara lain, masih kata Lukman, jika selama ini gubernur dan Sultan Yogyakarta, itu laki-laki, maka dengan putusan MK tersebut kalau Sultannya perempuan (Sulthanah), maka dia bisa menjadi gubernur.

 

“Inilah yang sangat tergantung kepada aturan internal keluarga Keraton sendiri,” imbuh Politisi PKB itu.

 

Permasalahan yang muncul diakui Lukman, memang di internal keluarga sendiri terjadi perbedaan pendapat soal khalifah, sultan, dan gubernur itu sendiri. Dimana secara kultural, Sultan itu tak pernah dijabat oleh perempuan. Namun, putusan MK tersebut menurut Lukman, sudah berlaku tanpa harus menunggu revisi UUK DIY.

 

“Untuk itu, putri Sultan HB X bisa menjadi gubernur. Dimana putusan MK itu tak bertentangan dengan UU dan bukan hanya terkait wilayahnya, namun juga produk hukumnya. Kalau tak sejalan dengan UU harus dirubah. Tapi, itu tergantung kepada keluarga Keraton,” pungkas politisi asal dapil Riau itu.

 

Hal yang sama pun diungkapkan Margarito Kamis, bahwa perempuan itu bisa menjadi gubernur. Sehingga jika sultannya perempuan, otomatis menjadi gubernur.

 

“Tapi, itu urusan internal keluarga Keraton. Sehingga tragis kalau perempuan tak boleh menjadi gubernur. Namun, sekali lagi semua tergantung keluarga Keraton,” tandasnya. (sf,mp) foto: runi


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Musuh Utama Pilkada Harus Diatasi
23-02-2018 / LAIN-LAIN
Diskusi publik di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018) foto:doeh|DN Pilkada serentak yang akan dihelat tahun ini menghadapi banyak...
Revisi UU MD3 Tidak Mengandung Delik Pidana
19-02-2018 / LAIN-LAIN
Disahkannya Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menimbulkan pro kontra di...
Pengajian PIA DPR Usung Tema Istiqomah Dalam Cinta
14-02-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI Leni Bambang Soesatyo mengatakan pengajian rutin yang digelar PIA di setiap bulannya sangat...
Gerakan Tanam 1000 Pohon PIA DPR Wujud Kesadaran Lingkungan
13-02-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Lenny Bambang Soesatyo mengatakan, gerakan penanaman 1000 pohon oleh PIA DPR RI dalam...