Putusan PTUN Jadi Landasan Pansus Angket KPK Hadapi Judicial Review

06-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI sudah menerima surat putusan keabsahan Pansus dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Pansus KPK, Agun Gunandjar menyatakan bahwa dengan adanya keputusan bernomor 159/B/2017/PTUN tersebut, semakin menguatkan Pansus Angket KPK untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga KPK.

 

Keputusan PTUN itu menindaklanjuti gugatan tujuh advokat yang diketuai Muhammad Sholeh terhadap Pansus Angket KPK.

 

“Dengan demikian, keributan sebelumnya yang menyebut Pansus KPK menyalahi aturan sudah selesai. Gugatan penggugat itu ditolak dan menyatakan angket adalah hak konstitusional yang menjadi kewenangan DPR," ucap Agun, Rabu (06/09/2017).

 

Keputusan PTUN  tersebut akan dijadikan landasan bagi Pansus dalam menghadapi uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi atas laporan pegawai KPK.

 

"Ini adalah sebuah fakta persidangan yang akan menjadi bagian bagi kita ketika menghadapi judicial review di Mahkamah konstitusi," pungkasnya. (dep,mp)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembangunan Port Baru di Pelindo IV Tak Bisa Dihindarkan
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Konektivitas ekspor dan impor antar daerah yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri merupakan salah satu penunjang peningkatan ekonomi...
Masyarakat Distrik Seget Keluhkan Rusaknya Jalan Darat
19-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat berada sekitar 50 km dari Kota Sorong, untuk menjangkaunya harus menggunakan jalur laut...
Masyarakat Harapkan Pelabuhan Seget Segera Dibangun
18-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Penerbitan Global Bond oleh PT Pelindo II senilai USD 1,58 miliar pada tanggal 5 Mei 2015 dimaksudkan untuk membiayai beberapa...
Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan
18-09-2017 / PANITIA KHUSUS
  Pansus Hak Angket DPR RI untuk KPK mengklaim telah memiliki temuan-temuan signifikan selama Pansus bekerja. Hasil temuan ini nantinya juga...