Jimly Anjurkan MK Segera Keluarkan Putusan

07-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Pansus Angket KPK akan memasuki babak akhir. Namun sampai saat ini, KPK belum menjawab panggilan Pansus Angket KPK, alasannya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status keabsahan pansus tersebut.

 

Menanggapi hal tersebut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa meminta masukan dari berbagai pihak. Salah satunya, mantan Ketua MK yang saat ini menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie. 

 

Jimly menganjurkan agar MK segera mengeluarkan putusan, karena menurutnya ini adalah masalah genting yang harus segera diselesaikan. Dia juga menyarankan agar pansus berkirim surat ke MK untuk meminta prioritas putusan agar disegerakan. Dia mengganggap masalah penting ini harus segera diputuskan MK.

 

“Saya dengar sidangnya sudah, kenapa lama-lama ini kan masalah genting,” ujar Jimly di ruang pertemuan ICMI, Jln Proklamasi Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017). 

 

Menanggapi hal tersebut Agun menyampaikan, pemberantasan korupsi tetap menjadi semangat dan cita-cita pansus. Dengan harapan, penyelenggaraan negara bisa berjalan dengan bersih, APBN yang digunaka untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

 

“Pemberantasan korupsi ke depan tetap menjadi semangat cita-cita kami. Karena kami bagian dari perjalanan reformasi itu sendiri. Kami lebih pada orientasi kepentingan rakyat,” papar Agun. 

 

Jimly juga menganjurkan agar KPK dapat menghadiri panggilan Pansus Angket. “Saya menganjurkan KPK nanti kalau dipanggil ya hadir saja. Tapi tentu KPK menunggu proses hukum. Proses yang terjadi sekarang di Mahkamah Kosntitusi sedang memerikasa perkara judicial review yang diajukan beberapa kelompok,” ungkap Jimly.

 

Selain Ketua Pansus Angket KPK, kunjungan ini juga dihadiri Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu, anggota lainnya, dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, dari Fraksi PPP Anas Thahir, dan dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi. (eko,sf)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...