Pembangunan Inklusif menjadi Komitmen Bersama Parlemen Dunia

07-09-2017 / B.K.S.A.P.

Pembangunan inklusif dan berkeadilan sebagai prinsip dasar dalam tujuan pembangunan berkelanjutan  menjadi komitmen seluruh negara, sehingga tidak ada yang tertinggal (leave no one behind).

 

Demikian mengemuka dalam World Parliamentarian Forum on Sustainable Development yang berlangsung Nusa Dua Bali pada 06-07 September 2017.

 

“Semua parlemen menyebutkan bahwa harus inklusif, artinya semua warga negara harus mempunyai akses yang sama, akses pendidikan, kepemilikan dan permodalan. Inclusiveness is regardless, jadi tidak membedakan agama, ras dan gender,” ungkap Nurhayati selaku Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen dalam Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan.

 

Dalam sesi ketiga World Parliamentary Forum dengan tema Leave No One Behind, para delegasi parlemen dunia mengakui kemiskinan menjadi salah satu dalam hambatan pencapaian target SDGs. Kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi adalah tantangan global terbesar.

 

Karena itu, diperlukan langkah transformatif parlemen dalam membuat regulasi guna mendukung pencapaian SDGs. Sebab, kemiskinan dinilai bukan hanya masalah teknis tetapi masalah politik. Diketahui,  ada 800 juta manusia masih berada di bawah garis kemiskinan. 

 

Beberapa delegasi bahkan memandang pembangunan ekonomi bukan hanya untuk materi saja, tetapi lebih jauh untuk psikologis dan emosi masyarakat kecil. Dimana tekanan materi, menjadikan mereka rentan terhadap perilaku kekerasan.

 

Karenanya, untuk membangun inklusivitas, semua pihak harus memastikan pendidikan yang berkualitas dan merata, menciptakan ketahanan pangan, mendorong pencapaian kesetaraan gender, memberdayakan anak dan perempuan serta memperkuat langkah pelaksanaan dan revitalisasi Kemitraan Global untuk pembangunan berkelanjutan sehingga tidak ada satu pun Negara atau bangsa yang tertinggal.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro yang hadir sebagai salah satu speaker mengatakan, komitmen Indonesia kuat dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Terlihat dari rencana aksi yang telah disusun Bappenas dalam RPJMN 2015 – 2019.

 

“Ketika SDGs diluncurkan, kita langsung memasukkan sebagian besar dari target dalam 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi, meskipun itu bagian dari RPJMN itu otomatis bagian dari SDGs. Sehingga kita harapkan pada tahun 2030 sebagian besar goal (SDGs) sudah kita capai,” terang Bambang

 

Sisi lain, ia menambahkan, aksi nyata pembangunan yang inklusif dan setara, dengan memasukkan perspektif hak asasi manusia, DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Penyandang Disabilitas pada tahun 2016 untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

 

Menurutnya, hal ini dinilai sebagai gerakan yang signifikan dan telah mengubah perspektif nasional terhadap orang-orang penyandang cacat dari masyarakat, berdasarkan pendekatan berbasis HAM. (tim), foto : riyan/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Grup Kerja Sama Sri Lanka Segera Terwujud
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Parlemen antara Indonesia dan Sri Lanka segera terwujud. Kedua negara sama-sama memandang penting hubungan ini. Diplomasi parlemen...
Perlunya Intervensi Perlindungan Anak dan Perempuan Rohingya
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua BKSAP (Badan kerjasama antar Parlemen) sekaligus Ketua Tim delegasi DPR RI dalam sidang Komisi Perempuan AIPA (Women of AIPA),...
Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Sektor Energi
15-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua GKSB DPR RI – Parlemen India Satya Widya Yudha menerima kunjungan Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat di Ruang...
BKSAP Akan Bawa Resolusi Myanmar ke Sidang AIPA
12-09-2017 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan membawa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine,  Myanmar ke...