Forum Parlemen Dunia di Bali Resmi di Tutup

07-09-2017 / B.K.S.A.P.

World Parliamentary Forum on Sustainable Development atau Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, 6-7 September 2017, dengan tema "Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development", secara resmi ditutup.

 

Akhirnya, dengan mengatakan Alhamdulillahirobbil alamin, saya nyatakan World Parliament Forum for Sustainable Development di Bali, secara resmi ditutup…” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sambil mengetuk palu tanda berakhirnya acara, dan disambut dengan tepuk tangan meriah.

 

Sebelumnya, dalam pidato, Fadli Zon menyampaikan ucapan terima kasih nya kepada semua delegasi Parlemen Dunia, yang telah memastikan keberhasilan dari agenda pertemuan selama dua hari terakhir.

 

Saya juga ingin menyampaikan apresiasi tulus kami kepada semua organisasi mitra, media yang telah terlibat aktif bersama kami di seluruh forum ini,”ucap Fadli.

 

Seperti yang telah diketahu, jelas Fadli, didalam tiap diskusi, forum ini membahas tiga isu penting SDGs, aksi iklim, mengakhiri kekerasan dan mempertahankan perdamaian, tidak meninggalkan seorang pun dibelakang, mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan yang dibahas baik dalam sesi pleno maupun sesi sidang paralel.

 

Dalam forum ini, lanjut Fahri, yang dihadiri oleh perwakilan parlemen di seluruh dunia, beberapa organisasi internasional dan masyarakat sipil, akhirnya mencapai pemahaman bersama mengenai pentingnya sejumlah aspek.

 

Pertama, papar Fadli, kita harus meningkatkan upaya bersama, di semua tingkat dan dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari Agenda Pembangunan 2030

 

Kedua, terang Fadli, bersama mempromosikan pelaksanaan Agenda Pembangunan 2030 dalam proses legislatif dan anggaran yang mendukung dan memfasilitasi pembangunan inklusif serta mengutamakan prinsip-prinsip tidak meninggalkan siapa pun di belakang

 

Ketiga, kita harus meningkatkan peran anggota parlemen dalam memperkuat demokrasi sehubungan dengan hak asasi manusia terlepas dari ras, etnisitas dan agama, pemerintahan yang baik dan peraturan hukum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung di tingkat nasional, regional dan internasional untuk pencapaian SDGs

 

Semua komitmen ini telah digabungkan dan menjadi bagian integral dari Deklarasi Bali yang telah kami adopsi dalam sesi pleno ini sebelumnya,”terangnya.

 

Kami mengetahui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Namun, peran Parlemen juga tidak boleh dirusak, dikarenakan sama-sama pentingnya dalam usaha mencapai SDGs. Oleh karena itu, kita sebagai anggota parlemen harus mampu menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa target dan prioritas pembangunan nasional sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan,”tambah Fadli.

 

Untuk itu, dirinya mendorong, hasil dari forum penting ini yakni Deklarasi Bali untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh parlemen dunia, melalui langkah politik dalam setiap pertemuan serta tindakan nyata di negara masing-masing.

 

"Oleh karena itu, saya mendorong semua delegasi untuk menegaskan kembali komitmen kita, untuk mempercepat realisasi komitmen kita dan melakukan segala upaya untuk membawa perubahan positif yang dibutuhkan oleh dunia,”tegasnya. (tim), foto : eka hindra/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Grup Kerja Sama Sri Lanka Segera Terwujud
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Parlemen antara Indonesia dan Sri Lanka segera terwujud. Kedua negara sama-sama memandang penting hubungan ini. Diplomasi parlemen...
Perlunya Intervensi Perlindungan Anak dan Perempuan Rohingya
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua BKSAP (Badan kerjasama antar Parlemen) sekaligus Ketua Tim delegasi DPR RI dalam sidang Komisi Perempuan AIPA (Women of AIPA),...
Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Sektor Energi
15-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua GKSB DPR RI – Parlemen India Satya Widya Yudha menerima kunjungan Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat di Ruang...
BKSAP Akan Bawa Resolusi Myanmar ke Sidang AIPA
12-09-2017 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan membawa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine,  Myanmar ke...