Perpres PPK Dinilai Menjadi Langkah Cerdas Selesaikan Permasalahan Pendidikan

07-09-2017 / PIMPINAN

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Rabu (6/9/2017) kemarin. Penerbitan Perpres ini dinilai sebagai langkah cerdas pemerintah dalam meneyelesaikan permasalahan dunia pendidikan.

 

“Ini menunjukan keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat karakter peserta didik,” apresiasi Ketua DPR RI Setya Novanto, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (7/9/2017).

 

Politisi F-PG itu menilai, Perpres ini bisa menjadi jembatan terhadap perdebatan pemberlakuaan full day school atau sekolah sehari penuh yang beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan.

 

Melalui Perpres ini, tambah Novanto, setiap sekolah diberikan kesempatan untuk memilih pelaksanaan sekolah selama 5 atau 6 hari dalam sepekan. Dengan demikian, kearifan lokal yang berada disetiap daerah, seperti Madrasah Diniyah tetap bisa berjalan.

 

“Dengan pemberlakuan Perpres ini, sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan, sekaligus tidak ada pihak yang diuntungkan. Semuanya terlayani dengan baik, semata demi kelancaran proses pendidikan anak-anak kita,” ujar Novanto.

 

Langkah cerdas Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres ini menunjukan kepiawaian beliau dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, sekaligus menunjukan kecakapan beliau dalam hal manajerial. Terlebih, sebelum mengeluarkan Perpres, Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu meminta dan mendengarkan secara langsung masukan dari berbagai organisasi dan tokoh masyarakat.

 

“Sehingga Perpres yang dikeluarkan bisa komprehensif dan langsung tepat mengenai sasaran, tanpa menimbulkan perdebatan baru di masyarakat. Selanjutnya, mari kita dukung pelaksanaan Perpres ini, sambil mengawasi pelaksanaannya di lapangan dengan bijaksana,” harap politisi asal dapil NTT itu.

 

Dalam Perpres itu disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

 

PPK, menurut Perpres itu, memiliki beberapa tujuan, diantaranya membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

 

Kemudian, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia.

 

Dan yang terakhir, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. (sf)/foto:iwan armanias/iw. 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polandia Harus Berikan Fasilitas Bebas Visa Schengen untuk Indonesia
23-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengharapkan dukungan Polandia terkait pemberian fasilitas bebas visa Schengen. "Dengan pemberian bebas visa tentu saja...
Diperlukan Optimalisasi dan Realisasi Kerjasama Bilateral Indonesia-Polandia
21-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan kerja sama bilateral Indonesia-Polandia sudah terjalin dengan baik, tinggal diperlukan optimalisasi dan realisasi....
Indonesia-Polandia Perlu Meningkatkan Kerjasama di Sektor Pertanian
21-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kunjungannya ke Polandia melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan H.E...
Setelah UU Desa, Pembangunan Merata Ke Seluruh Indonesia
20-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah sangat bersyukur setelah UU Desa diberlakukan pada masa Pemerintahan...