DPR Apresiasi Penerbitan Perpres PPK

07-09-2017 / LAIN-LAIN

DPR mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu (6/9/2017) kemarin. Perpres ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang sempat menjadi sorotan.

 

“Tapi, Perpres itu tak berarti apa-apa kalau peraturan menteri atau Permen-nya dan petunjuk taknisnya di lapangan membingungkan masyarakat. Karena itu, Permen-nya jangan sampai membingungkan,” tegas Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati (F-PPP), dalam diskusi dialektika demokrasi bertema ‘Perpres Pendidikan Berkarakter Efektif?’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

 

Hadir juga dalam diskusi ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay (F-PAN), Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam (F-PKB), Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti.

 

Sementara itu Saleh Daulay menilai, pendidikan karakter bagi generasi penerus sebaiknya dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD). Pasalnya, jika sudah di tingkat menengah, anak-anak sudah mencari jati dirinya sendiri. Selain pendidikan karakter, generasi penerus bangsa ini juga harus dipahamkan tentang nilai-nilai daya saing.

 

“Sebab, jangankan waktu-waktu yang akan datang, untuk saat ini saja persaiangan dunia kerja di republik ini sudah sangat ketat lantaran harus berhadap-hadapan dengan bangsa asing. Ciptakan anak didik yang siap berkompetisi, bukan hanya antar desa, tapi antar bangsa. Supaya anak didik lebih berkuailitas,” lanjut Saleh.

 

Namun Saleh menyayangkan, keluarnya perpres tersebut tidak diikuti dengan revisi kurikulum yang sedang berjalan saat ini. “Tantangan perpres ini, yang harus bisa diimplementasikan sehari-hari terutama pada dunia pendidikan. Kurikulumnya tidak diganti, masih pakai kurikulum 2013,” sambung Saleh.

 

Dalam kesempatan yang sama, Syaikul Islam mengatakan bahwa keluarnya Perpres tersebut menjadi solusi terhadap perdebatan yang terjadi di masyarakat pasca keluarnya Permendikbud No 23 Tahun 2017 beberapa waktu lalu tentang jumlah hari sekolah.

 

“Perpres ini menjadi jawaban itu semua. Sudah tidak zamannya lagi negara mengatur waktu operasional sekolah. Karena sekolah adalah pihak yang paling tahu kebutuhan para peserta didik. Kok tiba-tiba ada Permen seperti itu, itu suatu langkah mundur. Sekolah lebih tahu yang dibutuhkan oleh anak didiknya,” ujar Syaikul.

 

Puti Guntur menilai, Perpres itu menjadi payung hukum untuk membentuk generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Sehingga akan terbangun kompetensi, kompetisi, dan tanggung jawab bagi anak didik yang berkualitas. Namun, tanggungjawab pendidikan itu bukan hanya pada sekolah, tapi masyarakat dan keluarga.

 

Apresiasi juga datang dari Retno Listyarti. Menurutnya, Perpres itu sesuai dengan komitmen Ki Hajar Dewantara, dimana tempat terbaik pendidikan karakter itu di sekolah. Sehingga dari sekolah akan terbangun budaya sekolah dan semua yang bertanggungjawab terhadap sekolah (kepala sekolah, guru, tukang sapu, dll) harus baik, agar semua siswa-siswinya bisa menyontoh dengan baik.

 

“Tak mungkin semua aturan pendidikan karakter itu diterapkan di sekolah, sehingga selebihnya ada pada keluarga dan masyarakat. Tak bisa hanya minta anak jujur, tanpa ada contoh dari guru, orang tua dan masyarakat. Sekolah pun harus serentak menerapkan pendidikan karakter itu kalau ingin berhasil,” pungkasnya. (sf)/foto:runi/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BNPP Harus Dikeluarkan Dari Kemendagri
25-09-2017 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) harus dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri,...
Hidroponik, Solusi Menanam di Tengah Ibukota
25-09-2017 / LAIN-LAIN
Anggota komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Soemarijanto (F-PDI Perjuangan) mengungkapkan, dengan adanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) membuatnya...
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR
22-09-2017 / LAIN-LAIN
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung...
UU Pemilu Tidak Mengatur Kepala Daerah Terpilih Lalu Kena OTT KPK
19-09-2017 / LAIN-LAIN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT)...