Capaian Target Emisi Gas dalam SDGs Perlu Diperjelas

08-09-2017 / B.K.S.A.P.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah digadang-gadang dalam satu dekade ini jangan hanya sampai pada tataran wacana semata. Harus ada dukungan konkret dari dari semua pihak untuk bisa mewujudkan target-target pembangunan berkelanjutan di masa depan.

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha secara tegas menyatakan bahwa SDGs harus menjadi komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa diimplementasikan secara nyata dalam proses pembangunan. DPR mendukung langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai SDGs tersebut melalui aksi-aksi nyata di lapangan.

 

“Pemerintah dan DPR sama-sama berkomitmen mengintegrasikan SDGs tersebut ke dalam aksi nasional dan aksi-aksi berbasis lokal yang bersifat lintas sektoral. Ini menjadi kepentingan bersama semua pihak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan,” papar Satya saat memimpin forum Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) di Nusa Dua Bali, 06 - 07 September 2017.

 

Satya yang juga Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, menyebutkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menyangkut perubahan iklim. Perubahan iklim dinilai akan menjadi ancaman serius bagi bangsa-bangsa di dunia jika tidak dari sekarang melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya.

 

“Isu perubahan iklim menjadi sangat penting bagi Indonesia saat ini. Karena itu, orientasi kebijakan ke depan harus mampu melawan perubahan iklim dan dampaknya bagi masyarakat. Target Nationaly Determined Contribution yang ada dalam Perjanjian Paris 2015 harus mencerminkan kerangka kerja SDGs nomor 13 tersebut,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, politisi F-PG itu mengingatkan kepada negara-negara donor yang mendukung aksi perubahan iklim di Indonesia untuk memberikan bantuan pendampingan institusi, dan jangan berdasarkan capaian.

 

“DPR mendorong agar syarat untuk bantuan dana internasional tidak secara mutlak berbasis performa, tetapi harus membuka ruang untuk pemberian bantuan di muka yang diawasi dengan ketat. Hal ini pernah saya sampaikan langsung dalam pertemuan dengan Parlemen Norwegia dalam suatu kesempatan. Norwegia adalah salah satu negara yang berkomitmen penuh untuk mendanai aksi perubahan iklim di Indonesia,” sambung Satya.

 

Mengingat masih minimnya anggaran untuk merealisasikan aksi nasional perubahan iklim yang didanai dari APBN, Satya menyarankan agar semua pihak menunjukkan keseriusan melaksanakan komitmen Perjanjian Paris 2015 yang salah satunya menyebutkan penurunan suhu di bumi sebesar 1,5 derajat celcius. Estimasi pendanaan Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim sendiri mencapai Rp 37,8 triliun.

 

“Kita harus mampu meyakinkan negara-negara donor tersebut untuk berkomitmen membantu aksi perubahan iklim di Indonesia. Kita cukup optimis mendapat kepercayaan mereka, maka kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 41 persen dari target 29 persen sebelumnya,” tandas politisi asal dapil Jatim itu. (tim) foto: Jaka/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rofi Kecam Kebijakan Visa Israel
14-02-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mengecam tindakan Israel terhadap 54 warga Palestina yang...
Globalisasi Harus Membawa Manfaat
13-02-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) menyampaikan bahwa globalisasi harus membawa manfaat bagi...
DPR Minta APPF Dukung Pemberdayaan UMKM di Era Digital
25-01-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari P. Batubara meminta Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) berperan...
Usulan DPR Diterima Menjadi Resolusi Sidang APPF ke-26
24-01-2018 / B.K.S.A.P.
Pentingnya pertemuan parlemen perempuan dan kebijakan terkait kesetaraan gender adalah usulan DPR yang diterima menjadi bagian dari hasil sidang tahunan...