Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali

08-09-2017 / B.K.S.A.P.

Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs & Climate Action),  serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

 

Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan.  Tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Karena itu, secara khusus Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Namun,  India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya.

 

"Kita sudah sepakati bersama. Sudah masuk dalam suatu Bali Declaration dari 50 parlemen yang hadir disini, kecuali India," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menutup World Parliamentary Forum yang berlangsung pada 06-07 September 2017 di BNDCC,  Bali.

 

Fadli mengatakan,  Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Menurutnya,  perbedaan dalam forum merupakan hal yang lumrah dan bagian dari dinamika sebuah forum. Terlebih lagi,  dalam sebuah forum parlemen, pasti para delegasi mempunyai sikap masing-masing.

 

"Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine namun absen dalam pertemuan kali ini," sambung Fadli.

 

Lebih lanjut,  Presiden GOPAC ini menyampaikan, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.  “Tak sebatas itu, Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang,” tandas Fadli (tim) foto: eka hindra/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rofi Kecam Kebijakan Visa Israel
14-02-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mengecam tindakan Israel terhadap 54 warga Palestina yang...
Globalisasi Harus Membawa Manfaat
13-02-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) menyampaikan bahwa globalisasi harus membawa manfaat bagi...
DPR Minta APPF Dukung Pemberdayaan UMKM di Era Digital
25-01-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari P. Batubara meminta Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) berperan...
Usulan DPR Diterima Menjadi Resolusi Sidang APPF ke-26
24-01-2018 / B.K.S.A.P.
Pentingnya pertemuan parlemen perempuan dan kebijakan terkait kesetaraan gender adalah usulan DPR yang diterima menjadi bagian dari hasil sidang tahunan...