Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali

08-09-2017 / B.K.S.A.P.

Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs & Climate Action),  serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

 

Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan.  Tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Karena itu, secara khusus Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Namun,  India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya.

 

"Kita sudah sepakati bersama. Sudah masuk dalam suatu Bali Declaration dari 50 parlemen yang hadir disini, kecuali India," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menutup World Parliamentary Forum yang berlangsung pada 06-07 September 2017 di BNDCC,  Bali.

 

Fadli mengatakan,  Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Menurutnya,  perbedaan dalam forum merupakan hal yang lumrah dan bagian dari dinamika sebuah forum. Terlebih lagi,  dalam sebuah forum parlemen, pasti para delegasi mempunyai sikap masing-masing.

 

"Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine namun absen dalam pertemuan kali ini," sambung Fadli.

 

Lebih lanjut,  Presiden GOPAC ini menyampaikan, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.  “Tak sebatas itu, Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang,” tandas Fadli (tim) foto: eka hindra/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Grup Kerja Sama Sri Lanka Segera Terwujud
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Parlemen antara Indonesia dan Sri Lanka segera terwujud. Kedua negara sama-sama memandang penting hubungan ini. Diplomasi parlemen...
Perlunya Intervensi Perlindungan Anak dan Perempuan Rohingya
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua BKSAP (Badan kerjasama antar Parlemen) sekaligus Ketua Tim delegasi DPR RI dalam sidang Komisi Perempuan AIPA (Women of AIPA),...
Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Sektor Energi
15-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua GKSB DPR RI – Parlemen India Satya Widya Yudha menerima kunjungan Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat di Ruang...
BKSAP Akan Bawa Resolusi Myanmar ke Sidang AIPA
12-09-2017 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan membawa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine,  Myanmar ke...