Pemerintah Diminta Kerahkan Sumber Daya Diplomasi Untuk Hentikan Tragedi Myanmar

11-09-2017 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan, pemerintah Indonesia perlu mengerahkan lebih banyak sumber daya dalam diplomasi untuk menghentikan tragedi pembersihan etnis di Myanmar. Tidak hanya etnis muslim, etnis non muslim juga ikut terusir dalam peristiwa serangan-serangan militer ke Rakhine.

 

"Pemerintah harus menaikkan tekanan pada militer Myanmar untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran, dan pengusiran massal," kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

 

Hadir mendampingi Eva, Mahfud Siddiq (FPKS), Hengky Kurniadi (FPDIP), Moh. Yaqut (FPKB) dan Ketua TPF PBB Marzuki Darusman.

 

Ia menjelaskan, bahwa tidak ada etnis Rohingya yang dapat menduduki posisi-posisi strategis di Myanmar. Kondisi tersebut menimbulkan tanda-tanya besar. “Tidak ada etnis Rohingya yang menduduki posisi strategis di Myanmar,” kata Eva. 

 

Tragedi yang dialami oleh etnis Rohingya dan muncul ke permukaan belakangan ini diduga sebagai cara untuk menghapuskan suatu kelompok manusia di Myanmar. “Tampaknya ini strategi bumi hangus ini ada problem naturalisasi di sana,” lanjut Eva. “Yang aneh lagi, mau mengambil tikus kok yang dibakar rumahnya,” sambung Eva.

 

Yang menjadi perbicangan dunia belakangan terkait Rohingya, kata Eva lagi, bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Menurut Eva, kejadian tersebut sudah terindikasi sejak tahun 1978. “Prakonsisinya sudah sejak tahun 1978,” kata Eva lagi.

 

Bahkan, Eva menduga Aung San Suu Kyi terkesan berpihak pada kebijakan militer negara tersebut. “Aung San Suu Kyi mendukung kebijakan militer yang di sana,” ujarnya.

 

Anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai, posisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat ini masih kalah berkuasa dibanding militer. Di Rakhine State, Partai Arakan yang menjadi oposisi Suu Kyi memiliki kekuatan mayoritas. Menurut Mahfudz, perlu ada upaya bahu membahu untuk memberi dukungan pada Suu Kyi. "Harus ada dukungan bagaimana Suu Kyi bisa menjalankan rekomendasi Dewan HAM PBB," ujarnya.  

 

Mahfudz mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi tidak mempunyai kewenangan yang mutlak di negara wilayah Rakhine. Tentunya kondisi itu tidak memungkinkan bagi Suu Kyi untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi yang telah menjulangkan namanya.

 

“Aung San Suu Kyi tidak punya kontrol yang penuh di Rakhine state. Itu menunjukkan fakta tambahan, mulai terbawa main politik, kekuatan militer dan kekuatan politik lokal,” kata Mahfudz.  

 

Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Marzuki Darusman mengatakan kejahatan kemanusiaan di Rakhine, Myanmar khususnya terhadap warga muslim Rohingnya itu sudah berlangsung selama 15 tahun yang lalu. Hanya, dalam 2 tahun terakhir ini sebagai puncaknya.

 

Karena itu PBB mengutus pembentukan TPF HAM PBB untuk mengetahui lebih jauh peristiwa tersebut. Sehingga nantinya bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi apa-apa yang bisa dilakukan oleh PBB.

 

“Selama 15 tahun ini sudah 4 orang di dunia yang lapor ke PBB. Untuk itu PBB mendesak pembentukan TPF, dan saya sebagai Ketua TPF. Jadi, saya ini mewakili PBB dan bukan mewakili Indonesia,” tegas Marzuki Darusman.

 

Marzuki yang juga mantan komisioner Komnas HAM itu menegaskan jika berita dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi selama ini tak bisa dijadikan kesimpulan. Karena itu pula katanya, peristiwa dan berita-berita tersebut tak bisa dijadikan pangkal  analisa TPF. Mengapa?  “Mengingat masalahnya sangat kompleks. Makanya diterjunkan TPF HAM PBB ini untuk mengetahui lebih jauh dan pasti tentang peristiwa Rohingya itu,” ujarnya.

 

Mantan Kejagung RI itu mengatakan jika TPF HAM PBB memiliki waktu sampai Maret 2018 mendatang. Sebagai petugas PBB, Marzuki sendiri mengakui jika tidak memiliki kepentingan sebagai warga Indonesia terhadap tragedi Rohingya tersebut. (sc) foto : Ojie/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PIA DPR Bangun dan Resmikan Pondok Baca di Salatiga
11-12-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Umum PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI Grace Fadli Zon prihatin atas rendahnya minat baca di Indonesia. Atas dasar...
IIFPG DPR RI Gelar Baksos di Ngemplak Boyolali
08-12-2017 / LAIN-LAIN
Ketua IIFPG (Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar) DPR RI Lisa Robert Kardinal menilai Masjid selain sebagai sebuah sarana beribadah juga...
Sosialisasi Penyusunan Risalah Rapat dan Pembentukan Jabatan Fungsional
30-11-2017 / LAIN-LAIN
Bidang Risalah Pusat Data dan Informasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi tentang penyusunan risalah rapat dan pembentukan...
ASN Setjen DPR Diminta Menjaga Netralitas dan Meningkatkan Profesionalitas
29-11-2017 / LAIN-LAIN
Ketua Korpri Setjen DPR Mardian Umar saat pidato acara HUT Korpri ke-46 di Lobby Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu...