Sidang APA di Bhutan, DPR Tekankan Perlunya Perlindungan Pekerja Migran

12-09-2017 / B.K.S.A.P.

Anggota delegasi DPR RI Siti Masrifah menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran di Asia. Hal tersebut ia sampaikan pada sidang APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs di Thimphu, Bhutan.

 

“Indonesia memandang perlunya negara anggota APA untuk mempromosikan kondisi kerja yang adil dan layak, upah minimum yang layak, serta  akses yang memadai terhadap kondisi kehidupan yang layak bagi pekerja migran,” kata Siti Masrifah di Bhutan, beberapa waktu lalu.

 

Pada klausul usulan Indonesia ini, delegasi Bahrain mengajukan keberatan karena tidak semua anggota APA menandatangani dan meratifikasi Konvensi ILO terkait pekerja migran.

 

Akhirnya, sidang sepakat untuk mengambil jalan tengah dengan menambahkan kata “negara anggota APA yang relevan” dalam perlindungan pekerja migrant untuk melaksanakan resolusi tersebut.

 

Delegasi DPR RI pada sidang APA ini yaitu Siti Masrifah  (F-PKB/Komisi IX) dan Syofwatillah Mohzaib (F-PD/Komisi IV). Sidang yang berlangsung dari tanggal 31 Agustus – 2 September 2017 ini membahas beberapa draf resolusi terkait isu sosial budaya yang menjadi perhatian bagi masyarakat di Asia.

 

Pada hari pertama sidang, isu-isu  yang dibahas antara lain mengenai promosi keberagaman budaya dan perlindungan warisan budaya di Asia, integrasi Asia melalui teknologi komunikasi dan informasi, kolaborasi untuk mencapai kesetaraan kesehatan di Asia, perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran, anti-korupsi, partisipasi perempuan di parlemen dan promosi dialog antar umat beragama di Asia.

 

Dalam sidang hari pertama, delegasi Indonesia menekankan pentingnya memperhatikan keberagaman status kesetaraan kesehatan di Asia. Indonesia mendorong perlunya kolaborasi antar pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kesetaraan kesehatan di Asia.

 

Pada pembahasan mengenai isu perempuan, delegasi Indonesia mendorong parlemen APA untuk memperhatikan kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di Asia. Delegasi Indonesia juga mengusulkan penyebutan negara Myanmar sebagai salah satu tempat terjadinya konflik yang membahayakan jiwa perempuan dan anak. Pada pembahasan mengenai warisan budaya, Indonesia menyampaikan perlunya keterlibatan parlemen dalam restorasi cagar budaya yang hancur akibat konflik dan perang.

 

Sementara itu di sela-sela sidang, anggota delegasi Syofwatillah Mohzaib melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan delegasi dari parlemen Irak dan parlemen Afghanistan. Sebagai dua negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia mengajak kedua parlemen untuk memperhatikan kondisi Muslim di Rohingya. Tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan ini menjadi perhatian dari parlemen APA.  

 

Delegasi parlemen Afghanistan dan parlemen Irak menyampaikan kepada delegasi Indonesia bahwa masalah ini merupakan keprihatinan bersama dan akan mereka sampaikan dalam pertemuan-pertemuan di tingkat internasional.  (BKSAP), foto : dok_bksap dpr/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Grup Kerja Sama Sri Lanka Segera Terwujud
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Parlemen antara Indonesia dan Sri Lanka segera terwujud. Kedua negara sama-sama memandang penting hubungan ini. Diplomasi parlemen...
Perlunya Intervensi Perlindungan Anak dan Perempuan Rohingya
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua BKSAP (Badan kerjasama antar Parlemen) sekaligus Ketua Tim delegasi DPR RI dalam sidang Komisi Perempuan AIPA (Women of AIPA),...
Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Sektor Energi
15-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua GKSB DPR RI – Parlemen India Satya Widya Yudha menerima kunjungan Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat di Ruang...
BKSAP Akan Bawa Resolusi Myanmar ke Sidang AIPA
12-09-2017 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan membawa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine,  Myanmar ke...