DPR Desak Izin RS Mitra Keluarga Dicabut

12-09-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam ‘Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. 

 

“Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, melainkan masyarakat tetap membayar. Hanya saja yang membayar adalah negara. “Anggaran untuk kesehatan itu sekitar Rp 34 triliun. Jadi, kalau RS Mitra Keluarga mengembalikan uang pasien karena sudah dibayar BPJS itu patut dipertanyakan,” tegas politisi PAN itu saat  diskusi forum legislasi bertema ‘Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?' bersama anggota Komisi IX dari FPKB Hj. Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Sebab, pendirian RS itu harus sesuai dengan UU Kesehatan. Yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Dokter kata politisi PAN itu sudah menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.

 

“Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers,” pungkasnya. (sc), foto : runi/hr.

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BNPP Harus Dikeluarkan Dari Kemendagri
25-09-2017 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) harus dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri,...
Hidroponik, Solusi Menanam di Tengah Ibukota
25-09-2017 / LAIN-LAIN
Anggota komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Soemarijanto (F-PDI Perjuangan) mengungkapkan, dengan adanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) membuatnya...
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR
22-09-2017 / LAIN-LAIN
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung...
UU Pemilu Tidak Mengatur Kepala Daerah Terpilih Lalu Kena OTT KPK
19-09-2017 / LAIN-LAIN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT)...