DPR Desak Izin RS Mitra Keluarga Dicabut

12-09-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam ‘Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. 

 

“Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, melainkan masyarakat tetap membayar. Hanya saja yang membayar adalah negara. “Anggaran untuk kesehatan itu sekitar Rp 34 triliun. Jadi, kalau RS Mitra Keluarga mengembalikan uang pasien karena sudah dibayar BPJS itu patut dipertanyakan,” tegas politisi PAN itu saat  diskusi forum legislasi bertema ‘Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?' bersama anggota Komisi IX dari FPKB Hj. Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Sebab, pendirian RS itu harus sesuai dengan UU Kesehatan. Yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Dokter kata politisi PAN itu sudah menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.

 

“Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers,” pungkasnya. (sc), foto : runi/hr.

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
IIPG Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Seribu Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa
05-06-2018 / LAIN-LAIN
Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Ikatan Isteri Partai Golkar (IIPG) menggelar buka puasa bersama dan santunan kepada seribu anak yatim...
Hidupkan UMKM Indonesia, PIA DPR Gelar Bazar
04-06-2018 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI menyelenggarakan pasar murah dan bazar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, guna memenuhi kebutuhan...
Tingkatkan Silaturahim PIA DPR Gelar Buka Puasa Bersama
31-05-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI Lenny Bambang Soesatyo berharap meski memasuki tahun politik namun silaturahim dan sinergitas antar...
Komisi VIII Minta Menag Anulir Daftar Mubalig
25-05-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak meminta Menteri Agama segera menghentikan publikasi daftar 200 mubalig atau penceramah rujukan.Menurutnya, kebijakan...