Kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR Diharapkan Mampu Perbaiki Hubungan

12-09-2017 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Melcias Markus Mekeng berharap kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR RI akan mampu memperbaiki hubungan bilateral Indonesia dengan Myanmar yang saat ini hubungan kedua negara sedikit terganggu dengan pemberitaan tentang Rohingya.

 

“Kami merasa senang dan terima kasih karena dikunjungi Parlemen Myanmar. Ini suatu kunjungan kehormatan yang dilakukan secara berkala untuk membangun hubungan yang lebih baik,” ujar Mekeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Kunjungan Parlemen Myanmar yang dipimpin Mya Thaung adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang DPR pada umumnya dan Komisi XI pada khususnya.

 

Dihadapan Parlemen Myanmar, Mekeng memaparkan sejumlah penjelasan tentang DPR dari berbagai sisi. “Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang tetap dan jumlah anggotanya diputuskan dalam  rapat paripurna, selain itu DPR juga memiliki 3 fungsi yakni pengawasan , legislasi dan anggaran,” tutur Mekeng.

 

“Kita juga melakukan fit and proper test terhadap anggota BPK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK,” sambung Mekeng.

 

Politisi Golkar ini juga memaparkan tentang berbagai jenis rapat di DPR yang diantaranya yakni rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum. “Di DPR ada berbagai jenis rapat yakni raker, RDP, RDPU ataupun rapat kerja gabungan komisi apabila pembahasannya lebih dari satu bidang komisi. DPR juga melakukan kunker untuk mendalami permasalahan di daerah,” terang Mekeng.

 

Kesempatan ini, kemudian dimanfaatkan oleh anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari untuk menyampaikan surat terbuka untuk Parlemen Myanmar untuk mendorong Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya.

 

“Ini surat ditandatangani 27 anggota DPR yang tadi pagi dimobilisasi. Harapannya Parlemen Myanmar bisa aktif mendorong pemerintah untuk menghentikan pembakaran desa-desa dan kekerasan yang berlangsung di sana. Tidak ada development tanpa peace, konflik harus dihentikan,” tutup Eva. (hs/sc)/foto:jaka/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Pembangunan Jalan Tol
20-09-2017 / KOMISI XI
Proyek pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 km tengah digenjot oleh Pemerintah. Pembangunan jalan tol tersebut ditargetkan bisa rampung konstruksinya...
Minsel Pantas Dijadikan Pilot Project Bagi Daerah Lain
20-09-2017 / KOMISI XI
Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) pantas dijadikan Pilot Project bagi daerah-daerah lain dalam hal berbagai program peningkatan...
APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik
19-09-2017 / KOMISI XI
Jelang memasuki tahun politik 2018, APBN sangat rentan disusupi anggaran untuk agenda politik. Program-program disetir untuk penguatan basis-basis politik tertentu,...
BI Harus Tinjau Ulang Kebijakan Pungutan E-Money
18-09-2017 / KOMISI XI
Pungutan atas isi ulang uang elektronik (e-money) sebesar Rp1.500-Rp2.000 yang diterapkan Bank Indonesia (BI) harus ditinjau ulang. Etos masyarakat yang...