Kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR Diharapkan Mampu Perbaiki Hubungan

12-09-2017 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Melcias Markus Mekeng berharap kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR RI akan mampu memperbaiki hubungan bilateral Indonesia dengan Myanmar yang saat ini hubungan kedua negara sedikit terganggu dengan pemberitaan tentang Rohingya.

 

“Kami merasa senang dan terima kasih karena dikunjungi Parlemen Myanmar. Ini suatu kunjungan kehormatan yang dilakukan secara berkala untuk membangun hubungan yang lebih baik,” ujar Mekeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Kunjungan Parlemen Myanmar yang dipimpin Mya Thaung adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang DPR pada umumnya dan Komisi XI pada khususnya.

 

Dihadapan Parlemen Myanmar, Mekeng memaparkan sejumlah penjelasan tentang DPR dari berbagai sisi. “Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang tetap dan jumlah anggotanya diputuskan dalam  rapat paripurna, selain itu DPR juga memiliki 3 fungsi yakni pengawasan , legislasi dan anggaran,” tutur Mekeng.

 

“Kita juga melakukan fit and proper test terhadap anggota BPK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK,” sambung Mekeng.

 

Politisi Golkar ini juga memaparkan tentang berbagai jenis rapat di DPR yang diantaranya yakni rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum. “Di DPR ada berbagai jenis rapat yakni raker, RDP, RDPU ataupun rapat kerja gabungan komisi apabila pembahasannya lebih dari satu bidang komisi. DPR juga melakukan kunker untuk mendalami permasalahan di daerah,” terang Mekeng.

 

Kesempatan ini, kemudian dimanfaatkan oleh anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari untuk menyampaikan surat terbuka untuk Parlemen Myanmar untuk mendorong Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya.

 

“Ini surat ditandatangani 27 anggota DPR yang tadi pagi dimobilisasi. Harapannya Parlemen Myanmar bisa aktif mendorong pemerintah untuk menghentikan pembakaran desa-desa dan kekerasan yang berlangsung di sana. Tidak ada development tanpa peace, konflik harus dihentikan,” tutup Eva. (hs/sc)/foto:jaka/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sumbar Bisa Menjadi Referensi Pengendalian Inflasi Daerah
07-06-2018 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan bahwa diperlukan strategi yang tepat dan langkah nyata guna mengendalikan...
Legislator Minta Pekerja Migran Dimudahkan Peroleh KUR
06-06-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani meminta Bank Rakyat Indonesia agar memberi kemudahan bagi para pekerja migran untuk...
RAPBN 2019 Ambisius dan Banyak Tantangan
05-06-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2019 terlihat ambisius, sehingga ini...
Stabilitas Ekonomi Harus Terus Terjaga
04-06-2018 / KOMISI XI
Stabilitas ekonomi nasional harus terus terjaga pasca tertekannya Rupiah. Ada potensi ekonomi nasional terganggu dengan rupiah yang terus tertekan. Ini...