Nilai Bantuan UEP dan KUBE Masih Minim

12-09-2017 / KOMISI VIII

Nilai bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kemensos masih terlalu minim. Pendampingan usaha juga belum instens dilakukan Kemensos bagi fakir miskin penerima bantuan UEP dan KUBE.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Sosial, Selasa (12/9/2017), di DPR RI. Ia berharap, bantuan UEP dan KUBE ditingkatkan nilai nominalnya. Tahun 2018, Kemensos mengalokasikan batuan UEP Rp2 juta per orang. Sedangkan KUBE Rp20 juta per kelompok. Satu kelompok usaha terdiri dari sepuluh orang.

 

“Saya kira nilainya kurang maksimal. Bantuan Rp2 juta dengan kondisi saat ini untuk modal usaha sangat sulit. Apalagi bagi usaha kedlompok yang usahanya berbeda-beda setiap anggotanya, nominal segitu belum ngefek kalau ingin mengangkat derajat fakir miskin. Jadi harus ada penambahan agar betul-betul bisa dirasakan,” harap Anggoa F-PG DPR ini.

 

Endang menilai, program ini sudah sangat baik. Tahun lalu juga sudah berjalan. Tinggal bagaimana meningkatkan nilai bantuannya. Seperti diketahui, Kemensos menggulirkan program ini khusus untuk memberdayakan fakir miskin secara ekonomi. Endang menambahkan, kapasitas para pendamping juga perlu ditingkatkan agar mampu memberi wawasan berusaha kepada fakir miskin dengan baik.

 

Pendampingan, lanjut Endang, diberikan mulai dari awal mendirikan usaha, lalu produksi, hingga pengemasan. Dengan pendampingan yang maksimal, masyarakat miskin pun perlahan bisa bangkit secara ekonomi lewat usaha yang dirintisnya. Pendampingan juga perlu memperhatikan kearifan masyarakat setempat.

 

“Mungkin pendampingan yang selama ini kurang maksimal dan tidak sesuai dengan kearifan lokal. Ini yang menjadikan bantuan juga kurang maksimal. Kapasitas pendamping perlu ditambah agar mampu memberikan motivasi kepada fakir miskin. Harapannya bantuan ini bisa tepat sasaran,” seru politisi dari dapil Jateng IV ini. (mh)/foto:azka/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran...
Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1...
Kenaikan Anggaran Kemensos Diharapkan Bisa Dirasakan Masyarakat
05-06-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial RI yang cukup besar pada...
Komisi VIII Desak Kemenag Prioritaskan Pengangkatan Honorer Pada RAPBN 2019
05-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan...