Mempolitisir Masyarakat Adat Merusak Tatanan

13-09-2017 / BADAN LEGISLASI

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Masalah yang menjadi perhatian dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah perlindungan pada kepentingan masyarakat adat.

 

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan, pernah ditemukan kasus, kelompok kepentingan yang mengatasnamakan masarakat adat setempat demi mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. Selain itu juga sering masyarakat adat dimanfaatkan demi kepentingan politik sesaat, yang bisa merugikan tradisi dan adat yang ada. 

 

"Karena ada kepentingan yakni kelompok-kelompok tertentu. Kemudian mengatasnamakan bahwa dia dari daerah setempat, dan mengaku dia masyarakat adat. Kemudian dia mendapat surat keputusan dari daerah, lalu diakui. Padahal untuk memobilisasi masa, untuk kepentingan politik tertentu di pilkada dan sebagainya. Ini merusak tatanan dari masyarakat adat, hal seperti ini harus kita antisipasi," ungkap Firman saat rapat dengan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (12/9/2017) sore. 

 

Ia  menambahkan, RUU tentang Masyarakat Adat ini merupakan upaya negara memberikan kepastian hukum pada hak-hak warga negara. Karena sering kali, masyarakat adat dikalahkan dalam proses hukum, ini disebabkan tradisi masyarakat adat belum memiliki payung hukum. "Karena agar bisa memberikan sebuah kepastian hukum kepada warga masyarakat adat. Sekarang ini kan masyarakat adat selalu dikalahkan dalam proses hukum," ujar Firman. 

 

Disisi lain RUU ini juga berusaha mengatasi masalah sengketa tanah yang sering muncul dalam masyarakat adat. Anggota Baleg Khatibul Umam Wiranu menekankan hal tersebut. "Pada titik akhir adalah soal tanah. Perlindungan pada hukum adat adalah, kalau saya 90 persen adalah perlindungan terhadap tanah adat," papar Umam. (eko/sc) foto: runi/hr

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Baleg Ungkap Hambatan Proses Legislasi
08-06-2018 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menerima kunjungan Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan BEM Kampus se-DKI dan OKP...
RUU Konsultan Pajak Untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara
06-06-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan tujuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Konsultan Pajak adalah meningkatkan...
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...