Mempolitisir Masyarakat Adat Merusak Tatanan

13-09-2017 / BADAN LEGISLASI

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Masalah yang menjadi perhatian dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah perlindungan pada kepentingan masyarakat adat.

 

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan, pernah ditemukan kasus, kelompok kepentingan yang mengatasnamakan masarakat adat setempat demi mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. Selain itu juga sering masyarakat adat dimanfaatkan demi kepentingan politik sesaat, yang bisa merugikan tradisi dan adat yang ada. 

 

"Karena ada kepentingan yakni kelompok-kelompok tertentu. Kemudian mengatasnamakan bahwa dia dari daerah setempat, dan mengaku dia masyarakat adat. Kemudian dia mendapat surat keputusan dari daerah, lalu diakui. Padahal untuk memobilisasi masa, untuk kepentingan politik tertentu di pilkada dan sebagainya. Ini merusak tatanan dari masyarakat adat, hal seperti ini harus kita antisipasi," ungkap Firman saat rapat dengan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (12/9/2017) sore. 

 

Ia  menambahkan, RUU tentang Masyarakat Adat ini merupakan upaya negara memberikan kepastian hukum pada hak-hak warga negara. Karena sering kali, masyarakat adat dikalahkan dalam proses hukum, ini disebabkan tradisi masyarakat adat belum memiliki payung hukum. "Karena agar bisa memberikan sebuah kepastian hukum kepada warga masyarakat adat. Sekarang ini kan masyarakat adat selalu dikalahkan dalam proses hukum," ujar Firman. 

 

Disisi lain RUU ini juga berusaha mengatasi masalah sengketa tanah yang sering muncul dalam masyarakat adat. Anggota Baleg Khatibul Umam Wiranu menekankan hal tersebut. "Pada titik akhir adalah soal tanah. Perlindungan pada hukum adat adalah, kalau saya 90 persen adalah perlindungan terhadap tanah adat," papar Umam. (eko/sc) foto: runi/hr

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masukan PWI Terkait UU MD3 Akan Dibawa ke Baleg
21-02-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo mengatakan akan menyampaikan dan membawa saran serta masukan yang disampaikan oleh insan pers terkait...
Lahan Pertanian Harus Dijaga Ketesediaannya
15-02-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR Hermanto menuturkan bahwa ketersediaan lahan di Indonesia harus cukup untuk menjaga kedaulatan pangan di Indonesia. Hal...
Masyarakat Sumsel Antusias DPR Segera Revisi UU ASN
15-02-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rieke Diah Phitaloka optimis revisi UU Aparatur Sipil Negara akan segera dilakukan dalam waktu dekat,...
Sosialisasikan Prolegnas, Baleg Terima Masukan dari Masyarakat
14-02-2018 / BADAN LEGISLASI
Berbagai masukan dikemukakan oleh komponen masyarakat pada acara sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Legislasi...