Status Pegawai Dumas KPK Dipertanyakan

13-09-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi IIII DPR RI Marsiaman Saragih menyoroti status pegawai Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, melalui bagian itu, hubungan antara masyarakat dengan KPK, menjadi sangat dekat.

 

Politisi F-PDI Perjuangan itu khawatir, adanya oknum Dumas meraup keuntungan pribadi dengan mengandalkan jabatannya itu. Apalagi jika pegawai itu berasal dari luar dari instansi KPK atau outsourching.

 

“Karena di daerah itu banyak yang sudah melaporkan ke Dumas KPK, tapi melempem, dan tidak diproses. Apakah mereka juga ikut menerima cipratan penghasilan?” tanyanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Marsiaman khawatir, sebagai lembaga yang mengusut kasus korupsi, pegawai KPK malah terlibat korupsi. Sehingga, status pegawai Dumas yang mencapai 50 petugas itu pun dipertanyakan statusnya.

 

“Petugas Dumas ini ada 50 orang, sebenarnya statusnya apa? Latar belakang pendidikannya apa? Statusnya apa? Jangan-jangan hanya outsourching. Karena kalau outsourching ngeri-ngeri gimana,” imbuh politisi asal dapil Riau itu.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono memastikan pegawai Dumas berstatus karyawan. Ada pegawai tetap dan pegawai negeri yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ada juga yang berasal dari perbankan dari auditor dan latar belakang hukum, juga dari latar belakang lainnya,” imbuhnya. (sf,mp) foto: andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisioner KPK Kerap Tak Kooperatif
20-02-2018 / KOMISI III
Komisioner Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kerap tak kooperatif dengan DPR, terutama Komisi III yang menjadi mitranya. Dalam setiap rapat dengar...
DPR Institusi Paling Transparan
20-02-2018 / KOMISI III
DPR dinilai sebagai institusi negara paling transparan saat ini. Transparansi dan akuntabilitas DPR sudah tak diragukan lagi. Peresmian klinik e-LHKPN...
Kepolisian Dinilai Lemah Antisipasi Penyerangan Tokoh Agama
14-02-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai, maraknya sejumlah kasus penyerangan kepada sejumlah tokoh agama, membuktikan pihak kepolisian...
Anggota DPR Jelaskan Rencana Dimasukkannya LGBT Di Pasal Perzinahan
14-02-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan ada perluasan pasal perzinahan dalam pembahasan RUU KUHP Buku II tentang tindak...