Status Pegawai Dumas KPK Dipertanyakan

13-09-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi IIII DPR RI Marsiaman Saragih menyoroti status pegawai Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, melalui bagian itu, hubungan antara masyarakat dengan KPK, menjadi sangat dekat.

 

Politisi F-PDI Perjuangan itu khawatir, adanya oknum Dumas meraup keuntungan pribadi dengan mengandalkan jabatannya itu. Apalagi jika pegawai itu berasal dari luar dari instansi KPK atau outsourching.

 

“Karena di daerah itu banyak yang sudah melaporkan ke Dumas KPK, tapi melempem, dan tidak diproses. Apakah mereka juga ikut menerima cipratan penghasilan?” tanyanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Marsiaman khawatir, sebagai lembaga yang mengusut kasus korupsi, pegawai KPK malah terlibat korupsi. Sehingga, status pegawai Dumas yang mencapai 50 petugas itu pun dipertanyakan statusnya.

 

“Petugas Dumas ini ada 50 orang, sebenarnya statusnya apa? Latar belakang pendidikannya apa? Statusnya apa? Jangan-jangan hanya outsourching. Karena kalau outsourching ngeri-ngeri gimana,” imbuh politisi asal dapil Riau itu.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono memastikan pegawai Dumas berstatus karyawan. Ada pegawai tetap dan pegawai negeri yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ada juga yang berasal dari perbankan dari auditor dan latar belakang hukum, juga dari latar belakang lainnya,” imbuhnya. (sf,mp) foto: andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Soroti Anggaran Densus Tipikor Polri
19-09-2017 / KOMISI III
Pagu anggaran Kepolisian Republik Indonesia pada RAPBN 2018 sebesar Rp 77 triliun. Namun, Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 35,6...
Dibutuhkan Pembekalan Pemahaman Tipikor kepada Kepala Desa Kalsel
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota Tim Kunjungan Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama meminta aparat penegak hukum Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pembekalan pengetahuan...
Komisi III Soroti Kinerja Aparat Penegak Hukum Kalsel di Kasus Tipikor
15-09-2017 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Desmon...
Mekanisme Pencegahan Harus Lebih Dikedepankan Dibanding Penindakan
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh...