Status Pegawai Dumas KPK Dipertanyakan

13-09-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi IIII DPR RI Marsiaman Saragih menyoroti status pegawai Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, melalui bagian itu, hubungan antara masyarakat dengan KPK, menjadi sangat dekat.

 

Politisi F-PDI Perjuangan itu khawatir, adanya oknum Dumas meraup keuntungan pribadi dengan mengandalkan jabatannya itu. Apalagi jika pegawai itu berasal dari luar dari instansi KPK atau outsourching.

 

“Karena di daerah itu banyak yang sudah melaporkan ke Dumas KPK, tapi melempem, dan tidak diproses. Apakah mereka juga ikut menerima cipratan penghasilan?” tanyanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Marsiaman khawatir, sebagai lembaga yang mengusut kasus korupsi, pegawai KPK malah terlibat korupsi. Sehingga, status pegawai Dumas yang mencapai 50 petugas itu pun dipertanyakan statusnya.

 

“Petugas Dumas ini ada 50 orang, sebenarnya statusnya apa? Latar belakang pendidikannya apa? Statusnya apa? Jangan-jangan hanya outsourching. Karena kalau outsourching ngeri-ngeri gimana,” imbuh politisi asal dapil Riau itu.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono memastikan pegawai Dumas berstatus karyawan. Ada pegawai tetap dan pegawai negeri yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ada juga yang berasal dari perbankan dari auditor dan latar belakang hukum, juga dari latar belakang lainnya,” imbuhnya. (sf,mp) foto: andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Pertanyakan Serapan Anggaran Mitra Kerjanya
08-06-2018 / KOMISI III
Serapan anggaran mitra kerja Komisi III DPR RI seperti BNPT, LPSK, KPK, dan BNN untuk tahun 2017 sejauh ini belum...
Novel Baswedan Terlalu Diistimewakan
08-06-2018 / KOMISI III
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu diistimewakan. Ketika ia terluka matanya karena disiram air keras, DPR dan pemerintah...
Radikalisme Kampus Lebih Berbahaya
06-06-2018 / KOMISI III
Radikalisme kampus dinilai lebih berbahaya daripada radikalisme yang muncul dari kampung-kampung karena tekanan ekonomi. Radikalisme dari kaum intelektual kampus bisa...
Polri Layak Mendapat Tambahan Anggaran
06-06-2018 / KOMISI III
Polri sangat layak mendapat tambahan anggaran dari besaran pagu indikatif yang diajukan ke Komisi III DPR RI. Dari pagu indikatif...