Pemerintah Jangan Terlalu Arogan Batasi Kepemilikan Kendaraan

13-09-2017 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido menekankan pemerintah harus menghargai hak asasi manusia dengan membatasi kepemilikan mobil hanya bagi rumah yang memiliki garasi. Pasalnya, tidak semua orang mempunyai rumah yang ada garasinya, bahkan ada orang yang punya rumah tidak mempunyai jalan hanya tinggal di gang-gang.

 

” Pemerintah jangan terlalu arogan melakukan pembatasan seperti itu. Sebab pemerintah belum menyiapkan sarana-prasarana angkutan umum yang layak,” tandasnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Rabu (13/9). Hal itu dikatakan menanggapi rencana pemerintah yang akan membatasi kepemilikan mobil hanya bagi orang yang memiliki garasi.

 

Menurut anggota Komisi V (bidang perhubungan) ini, hendaknya pemerintah berpikir secara logis, artinya berilah kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dengan baik. Adapun upaya pembatasan kendaraan hendaknya dilakukan secara lebih efektif, tanpa mengurangi hak-hak dan keinginan orang untuk berkembang dan meningkat kehidupannya.

 

“ Jangan dibatasi yang punya mobil hanya orang-orang kaya. Lalu orang-orang menengah ke bawah tertutup miliki mobil hanya gara-gara tak punya garasi,” tukas dia.

 

Atau kalau pemerintah mau berniat baik, Rendy berharap pemerintah menyiapkan saja lapangan parkir. Ada beberapa negara menyiapkan lahan parkir bagi mereka yang tak memiliki garasi. Dengan cara itu pemerintah bisa memperoleh dana dari biaya parkir pemilik kendaraan.

 

Saat ditanyakan solusi yang ditawarkan terkait banyaknya mobil, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan persoalan kemacetan bukan karena banyaknya mobil. Namun karena pemerintah belum mampu mengatur trafic light, belum mampu mengatur trafic management. Khususnya pengaturan lalu lintas masih kacau balau, sehingga kesemrawutan dimana-mana terjadi.

 

Karena itu Rendy menyarankan, perbaiki angkutan umum. “ Kalau angkutan umum baik dan layak, maka tidak akan ada orang membawa mobil pribadi,” tekan dia. Membandingkan beberapa negara di luar negeri, ia menegaskan kalau di luar negeri bawa mobil pribadi untuk apa, mereka lebih mudah naik angkutan umum.

 

Pasalnya, lanjut dia, di Eropa dengan mobil pribadi jauh lebih mahal, dan jaraknya lebih jauh. Masyarakat di sana lebih senang naik kereta api atau angkutan umum yang lebih murah, aman dan nyaman. “ Inilah yang harus pemerintah pikirkan. Kalau angkutan umum lebih nyaman maka pasti masyarakat akan memilihnya, sementara mobil pribadi hanya untuk kepentingan khusus seperti rekreasi atau mengangkut barang,” ungkap Rendy menambahkan. (mp) foto: Runi/hr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V DPR Awasi Proses Pemeliharaan Jembatan Balerang
23-11-2017 / KOMISI V
LEGISLATOR AWASI PEMELIHARAAN JEMBATAN BARELANG Jembatan bentang panjang Barelang yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Galang Baru perlu pemeliharaan yang maksimal....
Komisi V Apresiasi Pembangunan Jalur Kereta Api Segmen Barru - Parepare
17-11-2017 / KOMISI V
Keinginan masyarakat Sulawesi akan moda transportasi kereta api sedikit demi sedikit mulai terwujud. Saat ini di Sulawesi Selatan tengah dibangun...
Penyedia Jasa Konstruksi Harus Utamakan Aspek Keamanan
17-11-2017 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak seluruh penyedia jasa konstruksi untuk mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan dalam...
Bupati Gowa Sangat Berjasa
17-11-2017 / KOMISI V
Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dinilai sangat berjasa dalam menyediakan lahan untuk pembangunan bendungan di daerahnya. Selain Bendung Karalloe yang...