Pemerintah Jangan Terlalu Arogan Batasi Kepemilikan Kendaraan

13-09-2017 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido menekankan pemerintah harus menghargai hak asasi manusia dengan membatasi kepemilikan mobil hanya bagi rumah yang memiliki garasi. Pasalnya, tidak semua orang mempunyai rumah yang ada garasinya, bahkan ada orang yang punya rumah tidak mempunyai jalan hanya tinggal di gang-gang.

 

” Pemerintah jangan terlalu arogan melakukan pembatasan seperti itu. Sebab pemerintah belum menyiapkan sarana-prasarana angkutan umum yang layak,” tandasnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Rabu (13/9). Hal itu dikatakan menanggapi rencana pemerintah yang akan membatasi kepemilikan mobil hanya bagi orang yang memiliki garasi.

 

Menurut anggota Komisi V (bidang perhubungan) ini, hendaknya pemerintah berpikir secara logis, artinya berilah kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dengan baik. Adapun upaya pembatasan kendaraan hendaknya dilakukan secara lebih efektif, tanpa mengurangi hak-hak dan keinginan orang untuk berkembang dan meningkat kehidupannya.

 

“ Jangan dibatasi yang punya mobil hanya orang-orang kaya. Lalu orang-orang menengah ke bawah tertutup miliki mobil hanya gara-gara tak punya garasi,” tukas dia.

 

Atau kalau pemerintah mau berniat baik, Rendy berharap pemerintah menyiapkan saja lapangan parkir. Ada beberapa negara menyiapkan lahan parkir bagi mereka yang tak memiliki garasi. Dengan cara itu pemerintah bisa memperoleh dana dari biaya parkir pemilik kendaraan.

 

Saat ditanyakan solusi yang ditawarkan terkait banyaknya mobil, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan persoalan kemacetan bukan karena banyaknya mobil. Namun karena pemerintah belum mampu mengatur trafic light, belum mampu mengatur trafic management. Khususnya pengaturan lalu lintas masih kacau balau, sehingga kesemrawutan dimana-mana terjadi.

 

Karena itu Rendy menyarankan, perbaiki angkutan umum. “ Kalau angkutan umum baik dan layak, maka tidak akan ada orang membawa mobil pribadi,” tekan dia. Membandingkan beberapa negara di luar negeri, ia menegaskan kalau di luar negeri bawa mobil pribadi untuk apa, mereka lebih mudah naik angkutan umum.

 

Pasalnya, lanjut dia, di Eropa dengan mobil pribadi jauh lebih mahal, dan jaraknya lebih jauh. Masyarakat di sana lebih senang naik kereta api atau angkutan umum yang lebih murah, aman dan nyaman. “ Inilah yang harus pemerintah pikirkan. Kalau angkutan umum lebih nyaman maka pasti masyarakat akan memilihnya, sementara mobil pribadi hanya untuk kepentingan khusus seperti rekreasi atau mengangkut barang,” ungkap Rendy menambahkan. (mp) foto: Runi/hr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BIJB Harus Bernuansa Kearifan Lokal
23-02-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso menaruh harapan pada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berlokasi di Kertajati,...
Ditjen Perkeretaapian Diminta Inventarisir Titik Rawan Longsor Jalur Bogor-Sukabumi
22-02-2018 / KOMISI V
Ketua Tim Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto bersama rombongan melakukan peninjauan ke lokasi bencana longsor di Kampung Maseng,...
Jalan Nasional di Bayah Rusak Akibat Aktivitas Semen Merah Putih
21-02-2018 / KOMISI V
Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menanggapi positif paparan Gubernur Provinsi Banten dan...
Kawasan Kumuh di Banten Jadi Perhatian Komisi V DPR
21-02-2018 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang, Provinsi Banten. Dalam kegiatan...