Komisi III Nilai KPK Lakukan OTT Jika Mendapat Tekanan

13-09-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerapkali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap kali lembaga antirasuah itu mendapatkan tekanan. Padahal, dalam salah satu ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, batas minimal besaran yang bisa ditangani Rp 1 miliar.

 

“Ada yang bertanya OTT yang jumlahnya tak signifikan. Setiap KPK mendapat tekanan, KPK melakukan OTT. Ini yang kita lihat,” kata Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Politisi F-PKS itu menduga apa yang dilakukan KPK itu hanya untuk mendapatkan simpati publik. “Apakah ini cara untuk mendapatkan simpati publik?” tanya Nasir.

 

Nasir juga menyinggung pemanggilan saksi oleh KPK yang terekspos ke publik. Ia mencontohkan, ada seorang kepala daerah merasa malu karena dipanggil KPK. “Pengalaman beberapa orang yang dipanggil jadi saksi dan terekspos media itu anaknya malu, istrinya malu. Ada juga kepala daerah di Sumatera, saat dipanggil malu saat salat di masjid dekat rumahnya,” papar Nasir.

 

Untuk itu, ia meminta KPK menjaga sisi proporsionalitasnya dan profesional dalam menjalani prosedur hukum dan tetap menganut asas praduga tak bersalah. Sisi proporsional itu harus dijaga, agar semuanya tunduk pada pimpinan KPK.

 

“Saya ingin ingatkan karena KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna. Saya berharap apa yang saya sampaikan dipahami pimpinan agar sejak pengaduan masyarakat (Dumas) sampai penuntutan tetap menjaga asas KPK,” tambah politisi asal dapil Aceh itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis menyoroti fungsi kontrol KPK terhadap dokumen dan alat bukti yang diperoleh. Politisi F-PG itu menilai, konon ada dokumen rahasia KPK yang bisa mudah bocor.

 

“Berkaitan dengan sistem kontrol dan pengendalian kerahasiaan dokumen dan alat-alat bukti. Ada rumor yang kami dapat, bahwa ada salah satu media besar yang konon dengan mudah masuk ke KPK untuk mendapatkan dokumen rahasia. Sehingga kemudian apa yang dilakukan KPK tersebut diberitakan, yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia,” analisa politisi asal dapil Sumatera Barat itu. (sf,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Soroti Anggaran Densus Tipikor Polri
19-09-2017 / KOMISI III
Pagu anggaran Kepolisian Republik Indonesia pada RAPBN 2018 sebesar Rp 77 triliun. Namun, Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 35,6...
Dibutuhkan Pembekalan Pemahaman Tipikor kepada Kepala Desa Kalsel
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota Tim Kunjungan Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama meminta aparat penegak hukum Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pembekalan pengetahuan...
Komisi III Soroti Kinerja Aparat Penegak Hukum Kalsel di Kasus Tipikor
15-09-2017 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Desmon...
Mekanisme Pencegahan Harus Lebih Dikedepankan Dibanding Penindakan
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh...