Komisi III Nilai KPK Lakukan OTT Jika Mendapat Tekanan

13-09-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerapkali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap kali lembaga antirasuah itu mendapatkan tekanan. Padahal, dalam salah satu ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, batas minimal besaran yang bisa ditangani Rp 1 miliar.

 

“Ada yang bertanya OTT yang jumlahnya tak signifikan. Setiap KPK mendapat tekanan, KPK melakukan OTT. Ini yang kita lihat,” kata Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Politisi F-PKS itu menduga apa yang dilakukan KPK itu hanya untuk mendapatkan simpati publik. “Apakah ini cara untuk mendapatkan simpati publik?” tanya Nasir.

 

Nasir juga menyinggung pemanggilan saksi oleh KPK yang terekspos ke publik. Ia mencontohkan, ada seorang kepala daerah merasa malu karena dipanggil KPK. “Pengalaman beberapa orang yang dipanggil jadi saksi dan terekspos media itu anaknya malu, istrinya malu. Ada juga kepala daerah di Sumatera, saat dipanggil malu saat salat di masjid dekat rumahnya,” papar Nasir.

 

Untuk itu, ia meminta KPK menjaga sisi proporsionalitasnya dan profesional dalam menjalani prosedur hukum dan tetap menganut asas praduga tak bersalah. Sisi proporsional itu harus dijaga, agar semuanya tunduk pada pimpinan KPK.

 

“Saya ingin ingatkan karena KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna. Saya berharap apa yang saya sampaikan dipahami pimpinan agar sejak pengaduan masyarakat (Dumas) sampai penuntutan tetap menjaga asas KPK,” tambah politisi asal dapil Aceh itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis menyoroti fungsi kontrol KPK terhadap dokumen dan alat bukti yang diperoleh. Politisi F-PG itu menilai, konon ada dokumen rahasia KPK yang bisa mudah bocor.

 

“Berkaitan dengan sistem kontrol dan pengendalian kerahasiaan dokumen dan alat-alat bukti. Ada rumor yang kami dapat, bahwa ada salah satu media besar yang konon dengan mudah masuk ke KPK untuk mendapatkan dokumen rahasia. Sehingga kemudian apa yang dilakukan KPK tersebut diberitakan, yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia,” analisa politisi asal dapil Sumatera Barat itu. (sf,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
21-11-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transferdana sebesar Rp 19 triliun dari...
Pernyataan Kapolres Dharmasraya Lukai Umat Islam
20-11-2017 / KOMISI III
Pernyataan Kapolres Dharmasraya, Sumatera Barat, AKBP Roedy Yoelianto, saat diwawancarai salah satu TV Swasta dinilai sangat melukai hati umat Islam....
Anggota Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Persekusi di Cikupa Tangerang
15-11-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eddy Kusuma Wijaya miris atas tindakan persekusi yang dilakukan oknum masyarakat di Cikupa Tangerang terhadap...
Negara Butuh Densus Tipikor, Jangan Dipolitisasi
06-11-2017 / KOMISI III
Perubahan signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional yang ditandai oleh besaran transfer dana ke daerah dan dana desa memerlukan pendekatan...