DPR Minta KPK Perbaiki Prosedur Penyadapan

13-09-2017 / KOMISI III

Komisi III DPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbaiki prosedur penyadapan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, masih ada konten dalam penyadapan yang tidak terkait dengan pokok perkara, namun masuk ke pengadilan, dan kemudian tersiar ke ruang publik.

 

“Bagaimana ke depan, kami mendorong KPK memperbaiki yang kurang sempurna, misalnya terkait penyadapan," kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan Komisioner KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Politisi F-PG itu mengatakan, Komisi III DPR memiliki tanggung jawab terhadap kinerja KPK. Pasalnya, para pimpinan KPK merupakan pilihan dan telah melewati fit and proper test di Komisi III DPR.

 

“Karena itu suksesnya pimpinan KPK ke depan adalah suksesnya Komisi III DPR yang memilih. Tapi kalau ada kegagalan, kami tidak bisa lepas tanggung jawab,” imbuh politisi yang akrab dipanggil Bamsoet itu.

 

Terkait rapat yang kembali diskors dan akan dilanjutkan pada pekan depan, Bamsoet memastikan berbagai persoalan masih akan dibahas. Diantaranya seputar pengaduan masyarakat, pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), penyelidikan, penyidikan, hingga penyadapan.

 

“Intinya adalah membahas atau menuntaskan apa yang tadi kita bicarakan dan memperoleh berbagai jawaban ditanyakan Anggota Komisi III DPR,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu sembari mengatakan untuk rapat selanjutnya memiliki dua alternatif lokasi, yaitu di DPR atau rapat kerja di gedung KPK.

 

Terkait penyadapan, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada mekanisme yang mengaturnya. Dia menjelaskan, penyadapan berawal dari usul Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang disampaikan ke pimpinan KPK.

 

Menurut dia, apabila lima pimpinan setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), kegiatan baru bisa dilakukan. “Tapi, yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK,” tambah Agus.

 

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Hary Budiarto menambahkan, ada tiga kedeputian di KPK yang terlibat dalam tindakan penyadapan yang dilakukan, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data (Inda), serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

 

“Kegiatan penyadapan ini dilakukan tiga kedeputian, Penindakan sebagai user yang mengirim nomor dan menerima hasilnya nanti, Inda yang melakukan penyadapan, kemudian PIPM yang melakukan audit. Jadi, meskipun Kemenkominfo tidak melakukan audit, kita melakukan audit setiap tiga bulan sekali,” papar Hary.

 

Hary menegaskan Deputi Inda tidak akan melakukan penyadapan apabila penyidik tidak memberikan surat perintah penyadapan (sprindap) yang telah ditandatangani lima pimpinan KPK. Dia juga menyebut sprindap itu berlaku untuk satu nomor saja.

 

Penyadapan itu disebut dibatasi selama 30 hari. Apabila sudah 30 hari, Hary menyebut mesin akan otomatis berhenti menyadap. “Ada keterbatasan dari mesin, kita batasi 30 hari. Ketika 30 hari itu sudah terlampaui, mesin otomatis akan cancel, nomor lain masuk, jadi seperti antrean, dari situ kita buat summary-nya. Summary itulah yang kemudian diberikan kepada Deputi Penindakan,” imbuh Hary. (sf,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
21-11-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transferdana sebesar Rp 19 triliun dari...
Pernyataan Kapolres Dharmasraya Lukai Umat Islam
20-11-2017 / KOMISI III
Pernyataan Kapolres Dharmasraya, Sumatera Barat, AKBP Roedy Yoelianto, saat diwawancarai salah satu TV Swasta dinilai sangat melukai hati umat Islam....
Anggota Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Persekusi di Cikupa Tangerang
15-11-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eddy Kusuma Wijaya miris atas tindakan persekusi yang dilakukan oknum masyarakat di Cikupa Tangerang terhadap...
Negara Butuh Densus Tipikor, Jangan Dipolitisasi
06-11-2017 / KOMISI III
Perubahan signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional yang ditandai oleh besaran transfer dana ke daerah dan dana desa memerlukan pendekatan...